Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipandang masih minim kinerja pro rakyat, dengan terus saja buat program yang tidak ada manfaatnya.
Dikatakan, Ketua Geomaritim Partai Negoro Rusdianto Samawa, sejak Sakti Wahyu Trenggono jadi menteri sederet program dan kebijakan gagal dilaksanakan.
"Mulai penangkapan ikan terukur berbasis kuota, ekspor benih lobster, program budidaya, startup perikanan hingga laporan keuangan yang bermasalah," ujar Rusdianto kepada wartawan, Sabtu (8/7).
Sementara baru-baru ini, kata Rusdianto, Kementerian KKP meluncurkan program baru yang diberi nama Neraca Sumber Daya Laut Indonesia.
Menurutnya, program itu tidak ada nilai strategis untuk kesejahteraan nelayan. Pasalnya, indeks konsumsi ikan masyarakat sangat rendah, masih mayoritas lele, daging ayam, gorengan, telur hingga makanan rujak.
"Mestinya KKP pertimbangkan hal-hal strategis agar rakyat bisa makan ikan setiap hari dalam jumlah puluhan kilo per hari per rumah tangga," tuturnya.
Kata Rusdianto, program KKP sejauh ini sifatnya doktrin kesalahan nelayan lingkungan rusak, kesalahan petani garam karena NaCl rendah, kesalahan pembudidaya karena modalnya kecil, dan terus doktrin seperti ini dimainkan dalam program kebijakan.
"Menteri KKP gagal dalam berbagai paket kebijakan yang bisa sejahterakan masyarakat pesisir," ketusnya.
"Sementara, kebocoran data VMS (Vessel Monitoring System) dibiarkan, penyelundupan benih lobster tak serius ditangani, kesehatan laut kian terancam," pungkasnya.
