Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Partai Negoro: KKP Gagal Hadirkan Paket Kebijakan Pro Rakyat

SENIN, 08 JULI 2024 | 11:49 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipandang masih minim kinerja pro rakyat, dengan terus saja buat program yang tidak ada manfaatnya.

Dikatakan, Ketua Geomaritim Partai Negoro Rusdianto Samawa, sejak Sakti Wahyu Trenggono jadi menteri sederet program dan kebijakan gagal dilaksanakan.

"Mulai penangkapan ikan terukur berbasis kuota, ekspor benih lobster, program budidaya, startup perikanan hingga laporan keuangan yang bermasalah," ujar Rusdianto kepada wartawan, Sabtu (8/7).


Sementara baru-baru ini, kata Rusdianto, Kementerian KKP meluncurkan program baru yang diberi nama Neraca Sumber Daya Laut Indonesia.

Menurutnya, program itu tidak ada nilai strategis untuk kesejahteraan nelayan. Pasalnya, indeks konsumsi ikan masyarakat sangat rendah, masih mayoritas lele, daging ayam, gorengan, telur hingga makanan rujak.

"Mestinya KKP pertimbangkan hal-hal strategis agar rakyat bisa makan ikan setiap hari dalam jumlah puluhan kilo per hari per rumah tangga," tuturnya.

Kata Rusdianto, program KKP sejauh ini sifatnya doktrin kesalahan nelayan lingkungan rusak, kesalahan petani garam karena NaCl rendah, kesalahan pembudidaya karena modalnya kecil, dan terus doktrin seperti ini dimainkan dalam program kebijakan.

"Menteri KKP gagal dalam berbagai paket kebijakan yang bisa sejahterakan masyarakat pesisir," ketusnya.

"Sementara, kebocoran data VMS (Vessel Monitoring System) dibiarkan, penyelundupan benih lobster tak serius ditangani, kesehatan laut kian terancam," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya