Berita

Aksi masyarakat Uighur Amerika di depan Gedung Kedutaan Besar China di Washington DC, Jumat (5/7)./@Uyghur_American

Dunia

Uighur Amerika Gelar Peringatan Pembantaian Urumqi di Depan Kedubes China

MINGGU, 07 JULI 2024 | 20:14 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Peristiwa pembantaian Urumqi yang terjadi 5 Juli 2009 lalu diperingati masyarakat Uighur Amerika di depan Gedung Putih, Washington DC, pekan lalu (5/7).

Penyelenggara aksi ini, Uyghur American Association (UAA) membagikan foto-foto aksi mereka di akun X @Uyghur_American.

“Orang Amerika Uighur memperingati 15 tahun Pembantaian Urumchi di depan Kedutaan Besar Tiongkok di Washington, D.C., hari ini,” tulis akun itu.


UAA yang didirikan pada pada tahun 1998 merupakan organisasi non-partisan dengan tujuan utama mempromosikan dan melestarikan budaya Uighur dan mendukung hak masyarakat Uighur untuk menggunakan cara-cara damai dan demokratis untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri.

Berbasis di wilayah metropolitan Washington D.C., para pemimpin dan anggota UAA tersebar di seluruh Amerika Serikat. Dalam website resmi disebutkan, UAA melayani komunitas Uighur di Amerika Serikat dan sekitarnya dan memprioritaskan pelayanan masyarakat Uighur dan membuat suara Uighur didengar.

Peristiwa tragis pembantaian Urumqi terjadi ketika ribuan warga Uighur turun ke jalan menuju Lapangan Rakyat di pusat Urumqi untuk memprotes penanganan pemerintah Tiongkok terhadap insiden Shaoguan.

Sejumlah besar orang terbunuh dan menderita luka-luka dalam tiga hari kekerasan antara etnis minoritas Uighur dan Han Tiongkok yang dimulai pada tanggal 5 Juli 2009, di kota terbesar Xinjiang, Urumqi. Insiden ini melibatkan tewasnya beberapa warga Uighur di tangan gerombolan pekerja pabrik Tiongkok saat terjadi perselisihan.

Peringatan 15 tahun Pembantaian Urumqi ditandai oleh berbagai kelompok dan individu yang peduli terhadap hak asasi manusia, advokasi Uighur, dan mengenang para korban. Acara-acara ini biasanya berfungsi sebagai platform untuk meningkatkan kesadaran tentang Pembantaian Urumqi, memperingati para korban, dan mengadvokasi keadilan dan akuntabilitas.

Ada beberapa masalah penting mengenai Uighur di Tiongkok. Laporan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa warga Uighur dan etnis minoritas lainnya di wilayah Xinjiang menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk penahanan sewenang-wenang, kerja paksa, praktik asimilasi paksa, serta penindasan agama dan budaya.

Pemerintah Tiongkok dituduh menahan ratusan ribu warga Uighur di kamp interniran dengan dalih memerangi ekstremisme dan terorisme. Kamp-kamp ini dilaporkan menjadikan para tahanannya mengalami indoktrinasi, pelecehan, dan kondisi yang keras.

Menurut laporan, Xinjiang diawasi secara ketat melalui teknologi pengawasan, termasuk pengenalan wajah, sistem pemantauan berbasis AI, dan pengumpulan data massal.

Pada tanggal 5 Juli, Kongres Uighur Dunia (WUC), sebuah organisasi hak asasi Uighur yang berbasis di Munich, Jerman, dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Jumat, mengutuk pihak berwenang Tiongkok atas kekejaman yang mereka lakukan terhadap komunitas Uighur di Turkistan Timur.

WUC mengecam Beijing dan menyatakan bahwa negara tersebut harus bertanggung jawab atas kekejaman di wilayah Turkestan Timur/Xinjiang, dan memberikan kompensasi kepada para korban atas kerugian yang mereka derita.

Dalam sebuah postingan di X, Kongres Uighur Dunia menyatakan, “Pada peringatan 15 tahun pembantaian Urumchi, WUC & @GfbV menuntut agar pemerintah pada akhirnya mengakui tanggung jawabnya atas pembantaian Uighur di Turkistan Timur dan memberikan kompensasi kepada mereka. korban.”

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya