Berita

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir/Net

Politik

Erick Thohir Melempem Tangani Kerugian Krakatau Steel

SABTU, 06 JULI 2024 | 20:52 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dianggap melempem, karena tidak mampu menangani kerugian PT Krakatau Steel (KRAS) yang mencapai ratusan miliar rupiah.

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam), Efriza menilai, sikap Erick Thohir yang menyerahkan persoalan kerugian Krakatau Steel senilai 29,14 juta Dolar AS (Rp476 miliar) pada kuartal I 2024 kepada direksi, terkesan tidak bertanggung jawab.

"Kebijakan Erick soal krakatau steel jelas menunjukkan ia semestinya bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuatnya, bukan malah melempar tanggungjawab kepada direksi," tutur Efriza kepada RMOL, Sabtu (6/7).


Menurutnya, meskipun direksi sebagai pejabat merupakan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tata kelola anggaran, tetapi tetap yang mesti merespons, melakukan evaluasi, bahkan menegur direksi adalah seorang menteri.

"Ini menunjukkan Erick dalam mengambil beban tanggung jawab mesti punya ketegasan. Persoalan kerja direksi diabaikan malah menunjukkan ketidaktegasan Menteri BUMN Erick Thohir dalam kepemimpinannya," ujarnya.

Pengamat Citra Institute itu menambahkan, jika Erick Thohir tak mampu mengevaluasi kinerja perusahaan BUMN maka seharusnya menyampaikan permintaan maaf dan siap dievaluasi.

"Sayangnya Erick sebagai pimpinan hanya berani melemparkan beban tanggungjawab dia kepada direksi. Tetapi teknik lempar tanggungjawab ini malah menunjukkan Erick tak bisa membuat kebijakan yang tepat sasaran," demikian Efriza menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya