Berita

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir/Net

Politik

Erick Thohir Melempem Tangani Kerugian Krakatau Steel

SABTU, 06 JULI 2024 | 20:52 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dianggap melempem, karena tidak mampu menangani kerugian PT Krakatau Steel (KRAS) yang mencapai ratusan miliar rupiah.

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam), Efriza menilai, sikap Erick Thohir yang menyerahkan persoalan kerugian Krakatau Steel senilai 29,14 juta Dolar AS (Rp476 miliar) pada kuartal I 2024 kepada direksi, terkesan tidak bertanggung jawab.

"Kebijakan Erick soal krakatau steel jelas menunjukkan ia semestinya bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuatnya, bukan malah melempar tanggungjawab kepada direksi," tutur Efriza kepada RMOL, Sabtu (6/7).


Menurutnya, meskipun direksi sebagai pejabat merupakan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tata kelola anggaran, tetapi tetap yang mesti merespons, melakukan evaluasi, bahkan menegur direksi adalah seorang menteri.

"Ini menunjukkan Erick dalam mengambil beban tanggung jawab mesti punya ketegasan. Persoalan kerja direksi diabaikan malah menunjukkan ketidaktegasan Menteri BUMN Erick Thohir dalam kepemimpinannya," ujarnya.

Pengamat Citra Institute itu menambahkan, jika Erick Thohir tak mampu mengevaluasi kinerja perusahaan BUMN maka seharusnya menyampaikan permintaan maaf dan siap dievaluasi.

"Sayangnya Erick sebagai pimpinan hanya berani melemparkan beban tanggungjawab dia kepada direksi. Tetapi teknik lempar tanggungjawab ini malah menunjukkan Erick tak bisa membuat kebijakan yang tepat sasaran," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya