Berita

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir/Net

Politik

Erick Thohir Melempem Tangani Kerugian Krakatau Steel

SABTU, 06 JULI 2024 | 20:52 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dianggap melempem, karena tidak mampu menangani kerugian PT Krakatau Steel (KRAS) yang mencapai ratusan miliar rupiah.

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam), Efriza menilai, sikap Erick Thohir yang menyerahkan persoalan kerugian Krakatau Steel senilai 29,14 juta Dolar AS (Rp476 miliar) pada kuartal I 2024 kepada direksi, terkesan tidak bertanggung jawab.

"Kebijakan Erick soal krakatau steel jelas menunjukkan ia semestinya bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuatnya, bukan malah melempar tanggungjawab kepada direksi," tutur Efriza kepada RMOL, Sabtu (6/7).

Menurutnya, meskipun direksi sebagai pejabat merupakan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tata kelola anggaran, tetapi tetap yang mesti merespons, melakukan evaluasi, bahkan menegur direksi adalah seorang menteri.

"Ini menunjukkan Erick dalam mengambil beban tanggung jawab mesti punya ketegasan. Persoalan kerja direksi diabaikan malah menunjukkan ketidaktegasan Menteri BUMN Erick Thohir dalam kepemimpinannya," ujarnya.

Pengamat Citra Institute itu menambahkan, jika Erick Thohir tak mampu mengevaluasi kinerja perusahaan BUMN maka seharusnya menyampaikan permintaan maaf dan siap dievaluasi.

"Sayangnya Erick sebagai pimpinan hanya berani melemparkan beban tanggungjawab dia kepada direksi. Tetapi teknik lempar tanggungjawab ini malah menunjukkan Erick tak bisa membuat kebijakan yang tepat sasaran," demikian Efriza menambahkan.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya