Berita

Anggota Bawaslu RI, Puadi/RMOL

Bawaslu

Antisipasi Joki Pantarlih, Bawaslu Awasi Melekat Tahapan Coklit Pemilih Pilkada 2024

JUMAT, 05 JULI 2024 | 22:48 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memastikan akan mengawasi secara melekat tahapan pencocokan dan penelitian (coklit), karena terdapat kerawanan orang yang melakukan verifikasi data pemilih pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 bukan panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih).

Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Puadi, usai dilakukan coklit data pemilih pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, di kediamannya di Komplek BPK IV, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (5/7).

"Kita (Bawaslu bertugas) memastikan pantarlih yang hadir ke rumah masing-masing (warga) itu memang betul-betul sebagai pantarlih, bukan orang yang disuruh oleh pantarlih, semacam joki," ujar Puadi.


Dia menjelaskan, sejumlah kerawanan yang patut dan perlu diantisipasi antara lain soal keabsahan basis data pemilih Pilkada 2024 yang dicoklit.

"Makanya penyelenggara pemilu (dalam hal ini Bawaslu) harus melakukan pengawasan melekat. Jangan sampai nanti ada yang memenuhi syarat, kemudian disimpulkan untuk jadi tidak memenuhi syarat," sambungnya menegaskan.

Sebagai contoh, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu itu menyebutkan sejumlah kelompok masyarakat yang data kependudukannya kerap berubah.

"Misalkan, ada yang sudah berumur 17 tahun, tapi dia tidak terdaftar sebagai daftar pemilih. Ada juga yang ternyata dia statusnya sebagai anggota TNI/Polri, tapi ternyata dia terdaftar dalam daftar pemilih," urainya.

Oleh karena itu, Puadi juga memastikan pengawasan jajaran pengawas pemilu (Panwaslu) akan mengawasi hasil coklit yang dilakukan pantarlih di lapangan.

"Sehingga tugas pantarlih ada dua hal. Dia bisa mencatat (data pemilih) yang menunjukkan ketidaksesuaian antara alamat dan kediaman yang dia tempati, kemudian dia mencoret," katanya.

"Misalkan ada dari warga tersebut yang meninggal, atau dia misalkan juga mencatat warga yang tadinya TNI lalu sudah menjadi warga sipil. Atau juga yang tadinya warga sipil dia harus terdaftar sebagai TNI. Nah kerawanan-kerawanan  itulah yang harus diawasi," demikian Puadi menambahkan.


Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya