Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Tepis Klaim Aman, Indef: Utang Rp8.353 Triliun Guncang Perekonomian Indonesia

KAMIS, 04 JULI 2024 | 16:37 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Utang pemerintah sebesar Rp8.353 triliun per Mei 2024 atau di bawah 40 persen terhadap PDB itu dianggap tidak aman bagi perekonomian Indonesia.

Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto menepis pernyataan pemerintah yang menilai bahwa utang tersebut masih dalam batas aman dibandingkan negara-negara besar lainnya.

Dikatakan Eko, besaran utang itu saja telah berhasil mengguncang perekonomian negara, apalagi jika pemerintah berencana menaikan rasio utang hingga 50 persen terhadap PDB.


"Cara yang yang paling mudah untuk mendeteksi kalau dibilang aman sama pemerintah itu lihat saja kok ekonomi goyang? baru bicara soal defisit saja ekonomi kita juga langsung guncang, itu kan artinya menggambarkan sebetulnya ada kekhawatiran kan," jelas Eko dalam Diskusi Publik Warisan Utang Jokowi secara daring pada Kamis (4/7).

Menurut Eko, utang negara memang telah terlampau besar, apalagi jika dibandingkan dengan produktivitasnya.

"Cuma mungkin pemerintah ya besok krisis aja pasti bakal bilang baik aja, selama datanya belum keluar," tuturnya.

Pernyataan ini dikeluarkan Eko setelah sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir pada akhir Juni lalu mengklaim bahwa utang Indonesia masih lebih baik dibandingkan AS hingga Jepang yang memiliki rasio utang di atas 200 dari PDB.

"Jelas beda.  Walaupun utang Jepang di atas 200 persen dari PDBny,a dia kan ngutangnya ke negaranya sendiri ke penduduknya sendiri dan Jepang negara maju dan produktivitasnya tinggi, kira-kira begini gambarannya," jelasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya