Berita

Ratusan orang menggelar demo di depan Gedung KPK RI/RMOL

Politik

Demo di KPK, Massa Tuntut Kepala Bapanas dan Kabulog Diperiksa

KAMIS, 04 JULI 2024 | 14:06 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ratusan orang mengatasnamakan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menggelar demo di depan KPK RI. Mereka mendesak lembaga pimpinan Nawawi Pomolango untuk memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog, Bayu Krisnamurthi.

Demo tersebut diikuti sekitar 700 orang. Mereka membentangkan berbagai spanduk di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis siang (4/7).

Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto mengatakan, pihaknya telah melakukan investigasi terkait impor beras pemerintah melalui Bapanas dan Perum Bulog.


"Hasil investigasi SDR ternyata menemukan indikasi mark up dengan nilai luar biasa. Bulog mengimpor beras dengan harga lebih mahal dari penawaran," kata Hari.

Data SDR, perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group memberikan penawaran 100 ribu ton beras dengan harga 538 dolar AS per ton melalui skema FOB dan 573 dolar AS per ton dengan skema CIF Indonesia.

SDR juga mengutip laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024 yang menyebutkan mengimpor beras Indonesia ada 567,22 ribu ton atau senilai 371,60 juta dolar AS. Artinya, Bulog mengimpor beras dengan harga rata-rata 655 dolar AS/MT CIF Indonesia.

"Maka ditemukan selisih harga sekitar 180,4 juta dolar AS. Jika menggunakan kurs Rp15.000 per dolar, maka estimasi selisih harga pengadaan beras impor diperkirakan Rp2,7 triliun," terang Hari.

Selain persoalan mark up, SDR juga menemukan dugaan kerugian negara akibat demurage atau denda pelabuhan impor beras senilai Rp294,5 miliar.

"Kerugian ini akibat tertahannya 490 ribu ton beras impor Bulog di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, pada pertengahan hingga akhir Juni 2024," tutur Hari.

Untuk itu, pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo memerintahkan BPKP melakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan beras. Kepala Negara juga diminta memecat Kepala Bapanas dan Kabulog.

"Kami juga mendesak Ketua KPK RI untuk menindak lanjuti laporan SDR dengan segera memeriksa dan menangkap Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi," pungkas Hari.

Dalam unjuk rasa ini, ratusan orang ini membawa berbagai atribut aksi, seperti spanduk, baliho, maupun poster. Sehari sebelumnya pada Rabu (3/7), SDR juga telah membuat laporan resmi ke KPK terkait dugaan markup impor beras dimaksud.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya