Berita

Ratusan orang menggelar demo di depan Gedung KPK RI/RMOL

Politik

Demo di KPK, Massa Tuntut Kepala Bapanas dan Kabulog Diperiksa

KAMIS, 04 JULI 2024 | 14:06 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ratusan orang mengatasnamakan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menggelar demo di depan KPK RI. Mereka mendesak lembaga pimpinan Nawawi Pomolango untuk memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog, Bayu Krisnamurthi.

Demo tersebut diikuti sekitar 700 orang. Mereka membentangkan berbagai spanduk di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis siang (4/7).

Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto mengatakan, pihaknya telah melakukan investigasi terkait impor beras pemerintah melalui Bapanas dan Perum Bulog.


"Hasil investigasi SDR ternyata menemukan indikasi mark up dengan nilai luar biasa. Bulog mengimpor beras dengan harga lebih mahal dari penawaran," kata Hari.

Data SDR, perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group memberikan penawaran 100 ribu ton beras dengan harga 538 dolar AS per ton melalui skema FOB dan 573 dolar AS per ton dengan skema CIF Indonesia.

SDR juga mengutip laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024 yang menyebutkan mengimpor beras Indonesia ada 567,22 ribu ton atau senilai 371,60 juta dolar AS. Artinya, Bulog mengimpor beras dengan harga rata-rata 655 dolar AS/MT CIF Indonesia.

"Maka ditemukan selisih harga sekitar 180,4 juta dolar AS. Jika menggunakan kurs Rp15.000 per dolar, maka estimasi selisih harga pengadaan beras impor diperkirakan Rp2,7 triliun," terang Hari.

Selain persoalan mark up, SDR juga menemukan dugaan kerugian negara akibat demurage atau denda pelabuhan impor beras senilai Rp294,5 miliar.

"Kerugian ini akibat tertahannya 490 ribu ton beras impor Bulog di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, pada pertengahan hingga akhir Juni 2024," tutur Hari.

Untuk itu, pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo memerintahkan BPKP melakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan beras. Kepala Negara juga diminta memecat Kepala Bapanas dan Kabulog.

"Kami juga mendesak Ketua KPK RI untuk menindak lanjuti laporan SDR dengan segera memeriksa dan menangkap Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi," pungkas Hari.

Dalam unjuk rasa ini, ratusan orang ini membawa berbagai atribut aksi, seperti spanduk, baliho, maupun poster. Sehari sebelumnya pada Rabu (3/7), SDR juga telah membuat laporan resmi ke KPK terkait dugaan markup impor beras dimaksud.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya