Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

BPJS Ketenagakerjaan Cairkan JHT Buruh Tekstil yang Kena PHK Rp385 M

RABU, 03 JULI 2024 | 11:26 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) senilai Rp385,7 miliar tercatat telah disalurkan BPJS Ketenagakerjaan untuk industri tekstil, garmen, dan alas kaki imbas dari maraknya PHK masal yang terjadi di dalam begeri.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan jumlah klaim JHT di industri tekstil, garmen, dan alas kaki itu mencapai 12.586 ribu orang sepanjang Januari hingga Mei 2024.

"Per Mei total klaim untuk tekstil, garmen, dan alas kaki 12.586 dengan manfaat yang diberikan Rp385 miliar," kata Anggoro dalam rapat dengar pendapat Bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (2/7).


Menurut catatan Anggoro, klaim di industri tersebut mencapai 20 persen dari total klaim di seluruh industri sepanjang Januari-Mei 2024.

Sementara 80 persen klaim dari industri lainnya sebanyak 62.794 orang. Sehingga jumlah klaim dana yang telah disalurkan BPJS Ketenagakerjaa tercatat mencapai Rp1,6 triliun.

JHT sendiri merupakan program perlindungan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaa untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Namun klaim JHT tetap bisa dilakukan untuk pekerja yang terkena PHK, di tengah maraknya kasus pemecatan masal di dalam negeri.

Meningkatnya klaim JHT ini terjadi setelah industri tekstil Indonesia mengalami kemunduran, imbas dari penjualan yang melesu. Kondisi ini telah menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi, salah satunya dengan melakukan PHK.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat sekitar 13.800 buruh tekstil sudah terkena PHK dari Januari 2024 hingga awal Juni 2024 akibat masalah tersebut. PHK pun terjadi lebih masif di wilayah Jawa Tengah, dengan salah satu pabrik terdampak yaitu Sritex grup, di antaranya PT Sinar Pantja Djaja di Semarang, PT Bitratex di Kabupaten Semarang, dan PT Djohartex yang ada di Magelang.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya