Berita

Dunia

HUT Ke-103 PKT, Komite Uighur Swedia: Pengingat Kekejaman Mengerikan

SELASA, 02 JULI 2024 | 16:24 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Komite Uighur Swedia menyoroti warisan suram Partai Komunis Tiongkok dan mengutuk invasi, pendudukan, dan kolonisasi kejam di Turkistan Timur. Kecaman itu disampaikan pada peringatan 103 tahun berdirinya PKT.

Dalam sebuah posting di akun X, Komite Uighur Swedia menuduh pemerintah Tiongkok melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang parah di Turkistan Timur. Termasuk melakukan penyiksaan, eksekusi, pengambilan organ, kelaparan, indoktrinasi, penyerangan seksual, dan kerja paksa di kamp konsentrasi.

Komite tersebut juga menyoroti sterilisasi paksa terhadap wanita Uighur yang sedang hamil, pembunuhan terhadap anak-anak yang belum lahir, dan penculikan lebih dari satu juta anak Uighur oleh PKT atas apa yang mereka sebut sebagai “pelecehan yang mengerikan,” termasuk pengambilan organ.


Komite Uighur Swedia mengatakan, peringatan ulang tahun PKT tidak boleh dilihat sebagai sebuah perayaan melainkan sebagai pengingat akan “kekejaman mengerikan” yang dilakukan PKT dan “sikap diam dunia.”

PKT yang telah memerintah Tiongkok sejak tahun 1949 sering menggunakan hari jadinya untuk menyoroti pencapaiannya dan menegaskan kembali komitmennya terhadap sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Namun, tindakan partai tersebut di Xinjiang telah menuai kecaman luas dari dunia internasional. Banyak laporan dan kesaksian dari para penyintas yang merinci sejauh mana pelanggaran yang terjadi, sehingga banyak yang menyebut situasi ini sebagai genosida.

Saat PKT memperingati hari jadinya yang ke-103, suara-suara yang menyerukan keadilan bagi masyarakat Uighur dan masyarakat Turki lainnya di Xinjiang semakin keras, menuntut akuntabilitas dan diakhirinya pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya