DPR Ingatkan Pemerintah Serius Tangani Masalah Peretasan PDNS

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah serius masalah peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.

"DPR berharap pemerintah serius dalam melakukan evaluasi terkait dengan hal tersebut,” tegas Ketua DPR Puan Maharani kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).

Puan berharap keseriusan pemerintah menangani masalah tersebut dibutuhkan agar tidak terulang kejadian serupa di kemudian hari.

“Jangan sampai ini terulang kembali kemudian harus dievaluasi kenapa ini bisa terjadi,” tegas Ketua DPP PDIP ini.

Puan juga mendesak pemerintah melakukan tindakan konkret terkait masalah tersebut. Ia berharap pusat data nasional bisa kembali pulih dalam waktu dekat.

"Pihak-pihak yang kemudian terkait harus bisa melakukan tindak lanjut yang konkret supaya ini segera bisa berjalan normal kembali," tandasnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan layanan Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS) akan aktif mulai Juli 2024, pasca diserang Ransomware.

Hadi menyebut hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Terkait tindak lanjut perintah Bapak Presiden agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada Juli 2024. Dari hasil rakor, dapat saya simpulkan bahwa untuk layanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli 2024," kata Hadi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin kemarin (1/7).