Berita

Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI/RMOL

Politik

M Nuh Bicara Pentingnya Afirmasi dalam Dunia Pendidikan Tinggi

SELASA, 02 JULI 2024 | 12:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah harus menekankan pentingnya afirmasi dalam dunia pendidikan.

Demikian disampaikan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (2/7).

Mulanya, Nuh memaparkan tiga agenda utama dalam dunia pendidikan yakni meningkatkan akses, kualitas dan relevansi.


"Meningkatkan akses, bagaimana seluruh anak bangsa bisa mendapatkan sekolah atau layanan pendidikan, kalau sudah dapat itu kualitasnya bagus, kalau kualitasnya bagus itu relevan dengan kehidupan, jadi tiga itu," kata Nuh

"Yang penting itu akses sekarang yang tadi disampaikan oleh pak Dede Yusuf (Wakil Ketua Komisi X DPR), mengenai UKT dam seterusnya itu related dengan akses," sambungnya.

Oleh karena itu, kata Nuh, dalam melayani pendidikan itu yang terpenting adalah memformulasikan kebijakan afirmasi.

Sebab, jika kebijakan mengarah kepada persamaan, maka ada lapisan masyarakat bawah yang tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan.

"Dalam melayani pendidikan itu bukan equality, karena itu hak tetapi equity. Sehingga kalau semuanya disubsidi yang sama ada anak yang tak bisa menikmati pendidikan itu sehingga ada afirmasi ada eqity, yang tak punya ya didobelin kursinya begitu, sehingga dia bisa melihat," kata Nuh.

"Sehingga kalau kita bicara akses rumusnya sekolahnya ada kampusnya ada yaitu ketersediaan dan keterjangkauan. Meksipun sekolahnya ada kampusnya ada dan dia tinggal dekat sekolah itu tapi kalau bayarnya mahal, tak terjangkau ya tak bisa sekolah juga. Kita tidak mengatakan gratis tapi terjangkau," demikian Nuh.

Dalam RDPU ini, turut hadir sejumlah mantan Mendikbud RI tampak hadir di antaranya Prof. Muhammad Nuh Prof. Muhammad Nasir, dan Prof. Muhadjir Effendy.

Sementara mantan Menteri Pendidikan lainnya yang diundang Komisi X DPR RI yakni Prof. Bambang Sudibyo dan Anies Baswedan berhalangan hadir karena ada kegiatan di luar negeri.

Adapun pembahasan dalam RDPU hari ini yakni ada dua. Pertama, pandangan terhadap arah kebijakan pendidikan nasionalsaat ini dan ke depan.

Kedua, pandangan dan gagasan reformulasi anggaran fungsi pendidikan (alokasi sebarannya ke K/L).


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya