Berita

Ketua KPK Nawawi Pomolango/RMOL

Hukum

Ketua KPK Benarkan soal Kendala Supervisi dengan Kejaksaan dan Polri

SENIN, 01 JULI 2024 | 13:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengakuan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata terkait adanya kendala supervisi dengan lembaga penegak hukum lain saat melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi, diamini Ketua KPK Nawawi Pomolango.

“Kita memang ada pengakuan dari Pak Alex tadi dan itu kita amini sinergitas dalam pemberantasan korupsi antar aparat penegak hukum masih belum terlalu bagus jalannya,” kata Nawawi kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (1/7).

Nawawi menyebut bahwa sinergi antar lembaga penegak hukum seperti KPK dengan Kejaksaan hingga Polri masih belum terjalin dangan baik.   


“Tadi Pak Alex sudah menyatakan gitu misal Pak Alex sampaikan ada kita punya mensupervisi gitu kan aparat penegak hukum lain termasuk Kejaksaan tetapi ketika kita kemarin ada nangkap misalnya oknum kepala Kejaksaan Negeri apa pintu supervisi menjadi sedikit agak ini,” katanya.

Atas dasar itu, Nawawi menegaskan bahwa kendala supervisi antar lembaga penegak hukum masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.

“Seperti itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengakui bahwa ada kendala saat lembaga antirasuah melakukan supervisi dengan penegak hukum lain.

Pengakuan Alex itu diungkapkan dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (1/7).

“Memang di dalam UU KPK, yang lama maupun yang baru, ada fungsi koordinasi dan supervisi. Apakah berjalan dengan baik? Harus saya sampaikan, tidak berjalan dengan baik. Ego sektoral masih ada, masih ada,” ungkap Alex.

Alex menuturkan, hal itu setidaknya dirasakan KPK ketika menangkap oknum Jaksa dalam tindak pidana korupsi.

“Tiba-tiba dari pihak Kejaksaan  menutup pintu koordinasi supervisi, sulit. Mungkin juga dengan Kepolisian demikian. Jadi ini persoalan,” sesalnya.



Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya