Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta/Net

Politik

Kalau Pasrah PDN Diretas Artinya Pemerintah Kalah Perang Siber

SABTU, 29 JUNI 2024 | 15:41 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Seluruh data pada Pusat Data Nasional (PDN) harus bisa dipulihkan pemerintah dari serangan hacker. Jika tak mampu menemukan solusi, maka pemerintah Indonesia sama saja sudah kalah di medan perang siber.

"Ketika ini (kebocoran) di-compromise, (sama saja) seperti kalah perang siber," kata Anggota Komisi I DPR, Sukamta dalam diksusi virtual bertema Pusat Data Bocor, Siapa Teledor?, Sabtu (29/6).

Peristiwa tersebut juga dapat merusak kedaulatan Indonesia. Sebab dalam PDN, disinyalir ada data sektor keamanan, ekonomi, hingga kesehatan warga yang kini telah diketahui oleh hacker.


"Kedaulatan bangsa Indonesia hari ini ya ini (data). Misalnya (data) polisi, bagaimana menerapkan sistem dan pola pengamanan, berapa personelnya, bagaimana pola laporan dan penananganan? Terus ini ketahuan negara yang ingin buat rusuh di Indonesia," tegasnya.

Dari sisi ekonomi, Sukamta menilai kebocoran data bisa saja dipelajari pihak asing untuk mengintervensi perekonomian dalam negeri. Imbasnya, Indonesia bisa jadi negara yang bergantung pihak pemilik data.

"Tentu buat bangsa (imbasnya) mudah di-drive," pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya