Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta/Net

Politik

Kalau Pasrah PDN Diretas Artinya Pemerintah Kalah Perang Siber

SABTU, 29 JUNI 2024 | 15:41 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Seluruh data pada Pusat Data Nasional (PDN) harus bisa dipulihkan pemerintah dari serangan hacker. Jika tak mampu menemukan solusi, maka pemerintah Indonesia sama saja sudah kalah di medan perang siber.

"Ketika ini (kebocoran) di-compromise, (sama saja) seperti kalah perang siber," kata Anggota Komisi I DPR, Sukamta dalam diksusi virtual bertema Pusat Data Bocor, Siapa Teledor?, Sabtu (29/6).

Peristiwa tersebut juga dapat merusak kedaulatan Indonesia. Sebab dalam PDN, disinyalir ada data sektor keamanan, ekonomi, hingga kesehatan warga yang kini telah diketahui oleh hacker.


"Kedaulatan bangsa Indonesia hari ini ya ini (data). Misalnya (data) polisi, bagaimana menerapkan sistem dan pola pengamanan, berapa personelnya, bagaimana pola laporan dan penananganan? Terus ini ketahuan negara yang ingin buat rusuh di Indonesia," tegasnya.

Dari sisi ekonomi, Sukamta menilai kebocoran data bisa saja dipelajari pihak asing untuk mengintervensi perekonomian dalam negeri. Imbasnya, Indonesia bisa jadi negara yang bergantung pihak pemilik data.

"Tentu buat bangsa (imbasnya) mudah di-drive," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya