Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta/Net

Politik

Kalau Pasrah PDN Diretas Artinya Pemerintah Kalah Perang Siber

SABTU, 29 JUNI 2024 | 15:41 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Seluruh data pada Pusat Data Nasional (PDN) harus bisa dipulihkan pemerintah dari serangan hacker. Jika tak mampu menemukan solusi, maka pemerintah Indonesia sama saja sudah kalah di medan perang siber.

"Ketika ini (kebocoran) di-compromise, (sama saja) seperti kalah perang siber," kata Anggota Komisi I DPR, Sukamta dalam diksusi virtual bertema Pusat Data Bocor, Siapa Teledor?, Sabtu (29/6).

Peristiwa tersebut juga dapat merusak kedaulatan Indonesia. Sebab dalam PDN, disinyalir ada data sektor keamanan, ekonomi, hingga kesehatan warga yang kini telah diketahui oleh hacker.


"Kedaulatan bangsa Indonesia hari ini ya ini (data). Misalnya (data) polisi, bagaimana menerapkan sistem dan pola pengamanan, berapa personelnya, bagaimana pola laporan dan penananganan? Terus ini ketahuan negara yang ingin buat rusuh di Indonesia," tegasnya.

Dari sisi ekonomi, Sukamta menilai kebocoran data bisa saja dipelajari pihak asing untuk mengintervensi perekonomian dalam negeri. Imbasnya, Indonesia bisa jadi negara yang bergantung pihak pemilik data.

"Tentu buat bangsa (imbasnya) mudah di-drive," pungkasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya