Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta/Net

Politik

Kalau Pasrah PDN Diretas Artinya Pemerintah Kalah Perang Siber

SABTU, 29 JUNI 2024 | 15:41 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Seluruh data pada Pusat Data Nasional (PDN) harus bisa dipulihkan pemerintah dari serangan hacker. Jika tak mampu menemukan solusi, maka pemerintah Indonesia sama saja sudah kalah di medan perang siber.

"Ketika ini (kebocoran) di-compromise, (sama saja) seperti kalah perang siber," kata Anggota Komisi I DPR, Sukamta dalam diksusi virtual bertema Pusat Data Bocor, Siapa Teledor?, Sabtu (29/6).

Peristiwa tersebut juga dapat merusak kedaulatan Indonesia. Sebab dalam PDN, disinyalir ada data sektor keamanan, ekonomi, hingga kesehatan warga yang kini telah diketahui oleh hacker.


"Kedaulatan bangsa Indonesia hari ini ya ini (data). Misalnya (data) polisi, bagaimana menerapkan sistem dan pola pengamanan, berapa personelnya, bagaimana pola laporan dan penananganan? Terus ini ketahuan negara yang ingin buat rusuh di Indonesia," tegasnya.

Dari sisi ekonomi, Sukamta menilai kebocoran data bisa saja dipelajari pihak asing untuk mengintervensi perekonomian dalam negeri. Imbasnya, Indonesia bisa jadi negara yang bergantung pihak pemilik data.

"Tentu buat bangsa (imbasnya) mudah di-drive," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya