Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta/Net

Politik

Komisi I DPR: Publik Perlu Tahu Isi PDN yang Diretas

SABTU, 29 JUNI 2024 | 11:40 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Isi Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas hacker perlu diungkap pemerintah kepada publik. Hal ini penting agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

Selain itu, transparansi pemerintah juga penting agar publik bisa melakukan mitigasi kebocoran data pribadi yang berpotensi disalahgunakan.   

"Persoalan ini secara esensial perlu digali dan diperjelas semua pihak dan pemerintahan. Kenapa yang diserang PDN, bukan yang lain? Rakyat Indonesia berhak tahu supaya aware," kata Anggota Komisi I DPR, Sukamta dalam diskusi daring bertajuk Pusat Data Bocor, Siapa Teledor?, Sabtu (29/6).


Buntut peretasan, publik kini menganggap PDN seperti sebuah brankas penyimpan harta benda. Maka, wajar jika muncul kekhawatiran berlebih dalam menyikapi peretasan PDN. Ditambah, pemerintah juga sejauh ini terkesan tidak transparan.

"Ada yang mengatakan PDN berisi data kementerian, lembaga hingga pemda. Jumlahnya ada yang mengatakan 210, ada yang bilang 182 lembaga. Ini artinya apa? PDN seperti brankas," tandas politisi PKS ini.

Selain Sukamta, turut hadir dalam diskusi tersebut di antaranya Direktut Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum; pakar keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya; dan pakar telematika, Roy Suryo.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya