Berita

Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 T Realistis di Tahun Pertama

JUMAT, 28 JUNI 2024 | 19:23 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis sebagai program andalan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dinilai realistis bisa diwujudkan.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah mengatakan, pada masa kampanye Prabowo-Gibran membutuhkan dana sekitar Rp400 triliun untuk program yang dulunya bernama makan siang gratis itu selama satu periode atau 5 tahun.

“Cukup realistis, artinya kalau diasumsikan setiap tahun membutuhkan dana sekitar 70-80 triliun setiap tahun, karena waktu kampanye sempat diomongin 400 triliun. Nah Sri Mulyani menetapkan 71 T tetapi belum dilihat rincian detailnya seperti apa,” ujar Trubus, Jumat (28/6).


Meski dianggap tidak akan membebani APBN, program semacam ini penting untuk kesehatan dan pertumbuhan anak. Bahkan, katanya, program serupa telah diimplementasikan di berbagai negara maju.

Pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, Trubus menuturkan program ini perlu diuji dan dikaji seberapa sukses dan efektif memberikan tambahan gizi bagi siswa di seluruh Indonesia.

Sebab, ke depan akan dievaluasi kekurangan untuk disempurnakan di tahun berikutnya, hingga 100 persen di akhir periode pemerintahan.

“Kalau misalnya tampilan pertama atau performance pertama itu tidak kelihatan sukses kan jadi bahan bully terus menimbulkan public distrust, akan menimbulkan ketidakpercayaan publiknya tinggi kalau ini gagal,” bebernya.

Lanjut Trubus mengatakan, tidak menutup kemungkinan anggaran Rp71 triliun itu pada tahun berikutnya akan bertambah jika sukses mengeksekusi program makan bergizi gratis, tinggal bagaimana pemerintah bisa berinovasi menambah pemasukan bagi APBN agar program tersebut tidak menjadi beban.

“Kalau kebijakan itu kan ada kesinambungan tidak mungkin hanya tahun pertama saja, tahun kedua tahun ketiga dan seterusnya. Tentu anggaran tahun 2025 dengan tahun berikutnya akan berbeda, jika sukses kalau pemerintah mau minta menambah anggarannya masyarakat mungkin tidak akan protes atau keberatan,” jelasnya.

Program makan siang dan susu gratis ini mendapat kritik dari beberapa pihak. Meski demikian, Trubus menegaskan, inisiatif tersebut merupakan langkah konkret dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia menilai, dengan fokus pada kesehatan dan gizi anak-anak sekolah serta ibu hamil, Prabowo-Gibran telah memberikan perhatian pada kelompok masyarakat bawah untuk menjadikan Indonesia negara yang maju dan sejahtera.

“Makan siang gratis harus tepat sasaran terutama untuk siswa dari kalangan kurang mampu, sebab tidak mungkin satu sekolah semuanya miskin, berkaca waktu uji coba ada yang makanan dibawa pulang ke rumah untuk makan bersama keluarga,” pungkasnya.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya