Berita

Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IV dan V DPD PDI Perjuangan Jawa Barat/RMOLJabar

Politik

Ono Surono Resmi Jadi Jagoan Banteng di Pilgub Jabar 2024

JUMAT, 28 JUNI 2024 | 03:56 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Ono Surono resmi diusung sebagai bakal calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Keputusan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IV dan V DPD PDIP Jabar yang digelar di Hotel Aston Cirebon, Kamis (27/6).

Sekretaris DPD PDIP Jabar Ketut Sustiawan mengungkapkan pihaknya, telah menerima aspirasi dari tingkat bawah dan sepakat menetapkan Ono Surono untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jabar.

"Maka dengan memperhatikan suara arus bawah kader partai, kesungguhan beliau dalam bersosialisasi serta respons dukungan masyarakat, kami mengusulkan Bapak Ono Surono, ST, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat untuk menjadi Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2024/2029," ucap Ketut dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Dia menambahkan dalam Rakerda ini juga disosialisasikan hasil Rakernas V kepada para kader PDIP di Jabar, salah satunya adalah memperkuat konsolidasi jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

Lanjut dia, dalam pemilihan Kepala Daerah 2024 dilaksanakan secara serentak, diperlukan sinergitas dalam memenangkan Pemilukada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan semangat gotong royong.

“Salah satu yang ditekankan di Rakernas adalah PDI Perjuangan harus menang total di Pilkada 2024. Pada pilkada sebelumnya kita berhasil di 50 persen. Mudah-mudahan dengan semangat yang masih membara kita bisa memenangkan mayoritas pilkada di Indonesia termasuk di Jawa Barat,” tegasnya.

Bendahara DPD PDIP Jabar, Ineu Purwadewi Sundari mengungkap, dalam Rakerda ini pihaknya juga menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia akhir-akhir ini.

Salah satunya adalah dengan meminta pemerintah daerah meninjau ulang sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang banyak merugikan calon siswa salah satunya adalah dengan menghapus sistem zonasi.

"Tentu ini merugikan terutama bagi siswa yang jauh dari lokasi sekolah. Kami meminta agar pemerintah membuat sistem PPDB yang efektif dan efisien secara keseluruhan prosesnya termasuk kesiapan sarana dan prasarana juga pemerataan pembangunan unit sekolah baru," beber Ineu.

Selain itu, partai berlambang banteng moncong putih ini mendorong pembentukan kelompok usaha pertanian, peternakan, UMKM dan lembaga seperti koperasi atau yayasan yang dikelola oleh kader partai untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Pihaknya, juga menginstruksikan seluruh kader untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan Bank Emok, Pinjol (Pinjaman Online dan Judol (Judi Online), dengan memberikan edukasi dan mencarikan solusi misalnya membangun kerjasama dengan Pegadaian dan atau Bank-Bank Pemerintah dengan syarat yang dipermudah.

"PDI Perjuangan mendorong menghidupkan koperasi yang ada di masyarakat, terutama koperasi yang memenuhi kebutuhan pokok rakyat sehingga tidak mudah terbebani oleh biaya inflasi atas komoditas tersebut," ujarnya.

Tak hanya itu, kata Ineu, negara ini pun dihadapkan dengan permasalahan pangan. Dia memandang harus ada gerakan maupun tindakan dari partai untuk bisa menghadapi krisis pangan dan menangani harga sembako yang makin merangkak.

“Semua yang kami bahas di Rakerda ini tentunya berujung kepada kesejahteraan rakyat Jawa Barat,” pungkas Wakil Ketua DPRD Jabar ini.

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

UPDATE

Dirjen Anggaran Kemenkeu Jadi Tersangka, Kejagung Didesak Periksa Tan Kian

Sabtu, 08 Februari 2025 | 21:31

Kawal Kesejahteraan Rakyat, AHY Pede Demokrat Bangkit di 2029

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:55

Rocky Gerung: Bahlil Bisa Bikin Kabinet Prabowo Pecah

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:53

Era Jokowi Meninggalkan Warisan Utang dan Persoalan Hukum

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:01

Tepis Dasco, Bahlil Klaim Satu Frame dengan Prabowo soal LPG 3 Kg

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:50

Dominus Litis Revisi UU Kejaksaan, Bisa Rugikan Hak Korban dan tersangka

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:28

Tarik Tunai Pakai EDC BCA Resmi Kena Biaya Admin Rp4 Ribu

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:16

Ekspor Perdana, Pertamina Bawa UMKM Tempe Sukabumi Mendunia

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:41

TNI AL Bersama Tim Gabungan Temukan Jenazah Jurnalis Sahril Helmi

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:22

Penasehat Hukum Ungkap Dugaan KPK Langgar Hukum di Balik Status Tersangka Sekjen PDIP

Sabtu, 08 Februari 2025 | 17:42

Selengkapnya