Berita

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Nyali PDIP Tak Boleh Ciut Gara-gara KPK

KAMIS, 27 JUNI 2024 | 15:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sikap tegas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap rezim saat ini, diharapkan bisa terus ditunjukkan tanpa takut dipolitisasi melalui instrumen hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan berpendapat, pengusutan kasus buronan Harun Masiku oleh KPK jangan lantas membuat partai yang dipimpin Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu tidak berani berseberangan dengan rezim.

"Karakter PDIP yang garang dan kritis justru melekat kuat saat berada di luar pemerintahan. Dan inilah yang sebenarnya diinginkan publik," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/6).


Dia menuturkan, pemanggilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK yang mengangkat kembali kasus Harun Masiku, diharapkan membulatkan tekad PDIP menjadi oposisi.

"Agar demokrasi tetap terjaga karena berjalannya mekanisme check and balances," sambungnya.

Oleh karena itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang (FISIP Unpam) itu meyakini, partai berlogo banteng moncong putih itu bakal berseberangan dengan rezim pemerintahan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tapi dari bahasa tubuh PDIP, sepertinya PDIP memang lebih kuat arusnya untuk beroposisi. Justru kalau PDIP oposisi, demokrasi akan sehat karena ada kekuatan penyeimbang," pungkas Yusak. 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya