Berita

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Nyali PDIP Tak Boleh Ciut Gara-gara KPK

KAMIS, 27 JUNI 2024 | 15:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sikap tegas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap rezim saat ini, diharapkan bisa terus ditunjukkan tanpa takut dipolitisasi melalui instrumen hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan berpendapat, pengusutan kasus buronan Harun Masiku oleh KPK jangan lantas membuat partai yang dipimpin Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu tidak berani berseberangan dengan rezim.

"Karakter PDIP yang garang dan kritis justru melekat kuat saat berada di luar pemerintahan. Dan inilah yang sebenarnya diinginkan publik," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/6).


Dia menuturkan, pemanggilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK yang mengangkat kembali kasus Harun Masiku, diharapkan membulatkan tekad PDIP menjadi oposisi.

"Agar demokrasi tetap terjaga karena berjalannya mekanisme check and balances," sambungnya.

Oleh karena itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang (FISIP Unpam) itu meyakini, partai berlogo banteng moncong putih itu bakal berseberangan dengan rezim pemerintahan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tapi dari bahasa tubuh PDIP, sepertinya PDIP memang lebih kuat arusnya untuk beroposisi. Justru kalau PDIP oposisi, demokrasi akan sehat karena ada kekuatan penyeimbang," pungkas Yusak. 

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya