Berita

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Nyali PDIP Tak Boleh Ciut Gara-gara KPK

KAMIS, 27 JUNI 2024 | 15:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sikap tegas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap rezim saat ini, diharapkan bisa terus ditunjukkan tanpa takut dipolitisasi melalui instrumen hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan berpendapat, pengusutan kasus buronan Harun Masiku oleh KPK jangan lantas membuat partai yang dipimpin Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu tidak berani berseberangan dengan rezim.

"Karakter PDIP yang garang dan kritis justru melekat kuat saat berada di luar pemerintahan. Dan inilah yang sebenarnya diinginkan publik," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/6).


Dia menuturkan, pemanggilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK yang mengangkat kembali kasus Harun Masiku, diharapkan membulatkan tekad PDIP menjadi oposisi.

"Agar demokrasi tetap terjaga karena berjalannya mekanisme check and balances," sambungnya.

Oleh karena itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang (FISIP Unpam) itu meyakini, partai berlogo banteng moncong putih itu bakal berseberangan dengan rezim pemerintahan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tapi dari bahasa tubuh PDIP, sepertinya PDIP memang lebih kuat arusnya untuk beroposisi. Justru kalau PDIP oposisi, demokrasi akan sehat karena ada kekuatan penyeimbang," pungkas Yusak. 

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya