Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Ekonom: Resesi Argentina Harus Jadi Alarm RI Agar Hati-hati Kelola APBN

RABU, 26 JUNI 2024 | 09:48 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Masuknya Argentina ke jurang resesi perlu menjadi perhatian serius bagi Indonesia agar dapat mengelola APBN dengan hati-hati.

Hal tersebut dikatakan Ekonom Senior Aviliani dengan menyebut bahwa kebijakan pengelolaan APBN harus dikelola dengan baik oleh pemerintah RI.

Menurutnya, salah satu penyebab resesi Argentina yaitu pengelolaan APBN yang salah, sehingga perekonomiannya menurun dan minus selama dua kuartal berturut-turut.


"Jadi Argentina bisa jadi contoh ya? Iya. Maksudnya pengelolaan APBN itu harus bagus supaya jangan sampai akhirnya orang melihat APBN itu bisa jadi krisis gara-gara persepsi," ujar Aviliani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan dikutip Rabu (26/6).

Dikatakan Aviliani, apalagi saat ini nilai tukar rupiah melemah hingga di atas Rp16.400 per dolar AS, atu ke level yang cukup tinggi.

Untuk itu, ia menekankan kebijakan pengelolaan APBN harus betul-betul menjadi perhatian lantaran pelemahan rupiah akan mempengaruhi berbagai belanja negara yang berkaitan dengan subsidi.

"Sekarang rupiah sudah melemah nih. Biasanya rupiah melemah itu yang cenderung biasanya orang (khawatir), 'waduh ini jangan-jangan kita masuk jurang resesi'. Jadi makanya adalah bagaimana mengelola rupiah itu," jelasnya.

Ia juga mengingatkan PHK yang masih terjadi di industri baru-baru ini, seperti di sektor tekstil harus secepatnya dicarikan solusinya. Pasalnya, hal tersebut dapat menambah sentimen negatif ke investor ke Indonesia.

"Terkait dengan APBN, mungkin sudah harus dilihat ketika sekarang misalkan banyak PHK apa mungkin perlu untuk penalangan orang miskin yang nambah," pungkasnya.

Sebagai informasi, Argentina resmi terperosok ke dalam jurang resesi ekonomi pada kuartal pertama tahun ini. Hal tersebut diiringi oleh angka pengangguran yang meningkat setelah pemangkasan anggaran belanja besar-besaran Presiden Argentina Javier Milei.

Pemangkasan anggaran itu berdampak pada penurunan konsumsi dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang juga berimbas pada produk domestik bruto (PDB) negara yang menyusut 2,6 persen pada kuartal I-2024 dibandingkan dengan kuartal IV- 2023. Sehingga menandakan ekonomi Argentina terkontraksi pada kuartal-ke-kuartal kedua berturut-turut.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya