Berita

Massa aksi saat beraudiensi dengan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya dan Anggota Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah/RMOLJabar

Nusantara

Bawa Peralatan Dapur, Emak-emak Geruduk DPRD Jabar Protes PPDB 2024

SENIN, 24 JUNI 2024 | 18:35 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Puluhan emak-emak mendatangi Gedung DPRD Jawa Barat untuk memprotes Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jabar 2024 yang dinilai kurang memfasilitasi masyarakat berekonomi lemah.

Mereka berunjuk rasa mengenakan daster, serta memukul peralatan dapur dan membentangkan poster.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan, Illa Setiawati mengatakan, kuota afirmasi yang sebanyak 20 persen, hanya 15 persen yang dialokasikan untuk keluarga ekonomi tidak mampu. Sedangkan 5 persen untuk peserta didik berkebutuhan khusus.


"Kuota yang 5 persen itu tidak terpakai, tapi malah dialihkan ke jalur prestasi. Seharusnya yang 5 persen itu tetap di jalur afirmasi, untuk yang keluarga kurang mampu yang tidak kebagian kuota,” kata Illa di tengah aksi, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Senin (24/6).

Illa meminta agar DPRD Jabar segera memperbaiki sistem tersebut. Sehingga masyarakat kurang mampu yang tidak tertampung dalam tahapan sebelumnya bisa masuk kuota tambahan dari kuota anak berkebutuhan khusus yang tidak terpakai.

“Jadi kita minta DPRD agar memperbaiki sistem tersebut. Jadi masyarakat tidak tertampung dalam kuota sebelumnya bisa masuk kuota tambahan,” pintanya.

Massa pun langsung beraudiensi dengan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya, dan Anggota Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah.

Abdul Hadi mengatakan, kalangan keluarga ekonomi tidak mampu dalam praktiknya di PPDB tahun ini kesulitan mendapat alokasi kuota afirmasi.

"Ternyata ada kuota anak berkebutuhan khusus yang biasanya terpenuhi, ini tidak terpakai dan dialihkan untuk jalur prestasi. Mereka minta tolong kembalikan ke jalur afirmasi," kata Abdul Hadi.

Ia pun akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Plh Kepala Disdik Jabar sehingga jalur afirmasi tersebut tetap diisi oleh calon peserta didik dari kalangan keluarga tidak mampu.

"Datanya sudah ada, artinya tinggal diubah untuk diambil ke jalur afirmasi," tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya