Berita

Massa aksi saat beraudiensi dengan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya dan Anggota Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah/RMOLJabar

Nusantara

Bawa Peralatan Dapur, Emak-emak Geruduk DPRD Jabar Protes PPDB 2024

SENIN, 24 JUNI 2024 | 18:35 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Puluhan emak-emak mendatangi Gedung DPRD Jawa Barat untuk memprotes Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jabar 2024 yang dinilai kurang memfasilitasi masyarakat berekonomi lemah.

Mereka berunjuk rasa mengenakan daster, serta memukul peralatan dapur dan membentangkan poster.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan, Illa Setiawati mengatakan, kuota afirmasi yang sebanyak 20 persen, hanya 15 persen yang dialokasikan untuk keluarga ekonomi tidak mampu. Sedangkan 5 persen untuk peserta didik berkebutuhan khusus.


"Kuota yang 5 persen itu tidak terpakai, tapi malah dialihkan ke jalur prestasi. Seharusnya yang 5 persen itu tetap di jalur afirmasi, untuk yang keluarga kurang mampu yang tidak kebagian kuota,” kata Illa di tengah aksi, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Senin (24/6).

Illa meminta agar DPRD Jabar segera memperbaiki sistem tersebut. Sehingga masyarakat kurang mampu yang tidak tertampung dalam tahapan sebelumnya bisa masuk kuota tambahan dari kuota anak berkebutuhan khusus yang tidak terpakai.

“Jadi kita minta DPRD agar memperbaiki sistem tersebut. Jadi masyarakat tidak tertampung dalam kuota sebelumnya bisa masuk kuota tambahan,” pintanya.

Massa pun langsung beraudiensi dengan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya, dan Anggota Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah.

Abdul Hadi mengatakan, kalangan keluarga ekonomi tidak mampu dalam praktiknya di PPDB tahun ini kesulitan mendapat alokasi kuota afirmasi.

"Ternyata ada kuota anak berkebutuhan khusus yang biasanya terpenuhi, ini tidak terpakai dan dialihkan untuk jalur prestasi. Mereka minta tolong kembalikan ke jalur afirmasi," kata Abdul Hadi.

Ia pun akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Plh Kepala Disdik Jabar sehingga jalur afirmasi tersebut tetap diisi oleh calon peserta didik dari kalangan keluarga tidak mampu.

"Datanya sudah ada, artinya tinggal diubah untuk diambil ke jalur afirmasi," tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Noel Pede Didampingi Munarman

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:17

Arief Hidayat Akui Gagal Jaga Marwah MK di Perkara Nomor 90, Awal Indonesia Tidak Baik-baik Saja

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:13

Ronaldo Masuki Usia 41: Gaji Triliunan dan Saham Klub Jadi Kado Spesial

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:08

Ngecas Handphone di Kasur Diduga Picu Kebakaran Rumah Pensiunan PNS

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:00

Pegawai MBG Jadi PPPK Berpotensi Lukai Rasa Keadilan Guru Honorer

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:51

Pansus DPRD akan Awasi Penyerahan Fasos-Fasum

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:32

Dubes Sudan Ceritakan Hubungan Istimewa dengan Indonesia dan Kudeta 2023 yang Didukung Negara Asing

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:27

Mulyono, Anak Buah Purbaya Ketangkap KPK

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:20

Aktivis Guntur 49 Pandapotan Lubis Meninggal Dunia

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:08

Liciknya Netanyahu

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:06

Selengkapnya