Berita

Massa aksi saat beraudiensi dengan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya dan Anggota Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah/RMOLJabar

Nusantara

Bawa Peralatan Dapur, Emak-emak Geruduk DPRD Jabar Protes PPDB 2024

SENIN, 24 JUNI 2024 | 18:35 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Puluhan emak-emak mendatangi Gedung DPRD Jawa Barat untuk memprotes Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jabar 2024 yang dinilai kurang memfasilitasi masyarakat berekonomi lemah.

Mereka berunjuk rasa mengenakan daster, serta memukul peralatan dapur dan membentangkan poster.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan, Illa Setiawati mengatakan, kuota afirmasi yang sebanyak 20 persen, hanya 15 persen yang dialokasikan untuk keluarga ekonomi tidak mampu. Sedangkan 5 persen untuk peserta didik berkebutuhan khusus.

"Kuota yang 5 persen itu tidak terpakai, tapi malah dialihkan ke jalur prestasi. Seharusnya yang 5 persen itu tetap di jalur afirmasi, untuk yang keluarga kurang mampu yang tidak kebagian kuota,” kata Illa di tengah aksi, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Senin (24/6).

Illa meminta agar DPRD Jabar segera memperbaiki sistem tersebut. Sehingga masyarakat kurang mampu yang tidak tertampung dalam tahapan sebelumnya bisa masuk kuota tambahan dari kuota anak berkebutuhan khusus yang tidak terpakai.

“Jadi kita minta DPRD agar memperbaiki sistem tersebut. Jadi masyarakat tidak tertampung dalam kuota sebelumnya bisa masuk kuota tambahan,” pintanya.

Massa pun langsung beraudiensi dengan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya, dan Anggota Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah.

Abdul Hadi mengatakan, kalangan keluarga ekonomi tidak mampu dalam praktiknya di PPDB tahun ini kesulitan mendapat alokasi kuota afirmasi.

"Ternyata ada kuota anak berkebutuhan khusus yang biasanya terpenuhi, ini tidak terpakai dan dialihkan untuk jalur prestasi. Mereka minta tolong kembalikan ke jalur afirmasi," kata Abdul Hadi.

Ia pun akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Plh Kepala Disdik Jabar sehingga jalur afirmasi tersebut tetap diisi oleh calon peserta didik dari kalangan keluarga tidak mampu.

"Datanya sudah ada, artinya tinggal diubah untuk diambil ke jalur afirmasi," tutupnya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya