Berita

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/Ist

Politik

20 Oktober Purna Tugas, Jokowi Effect pada Pilkada Diragukan

MINGGU, 23 JUNI 2024 | 13:28 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Hasil survei Litbang Kompas menemukan, 54 persen responden mempertimbangkan calon yang memiliki hubungan dengan Presiden Joko Widodo. Ini menunjukkan Jokowi effect masih dominan di Pilkada 2024.

Menyikapi temuan itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, meyakini survei itu akan berubah.

"Pak Jokowi juga akan turun pada 20 Oktober 2024, sehingga 27 November saat Pilkada semua masih dinamis," kata Mardani, lewat akun X miliknya, Minggu (23/6).


Anggota Komisi II DPR itu juga menambahkan, saat kepala negara purna tugas dan digantikan presiden terpilih, biasanya pemimpin yang digantikan akan dilupakan.

"Intinya, tetaplah optimis dan jangan bergantung pada figur tertentu," pungkasnya.

Survei dilakukan pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak, dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error kurang lebih 2,83 persen.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya