Berita

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ist

Politik

DPD Siap Lanjutkan Amanat Rakyat di Bawah Kepemimpinan LaNyalla

SABTU, 22 JUNI 2024 | 03:03 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Raihan positif didapat oleh lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di tahun 2024 ini. Hal ini menyusul lembaga yang dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berhasil menjadi salah satu Lembaga Negara yang mendapat penilaian citra positif dan baik versi survei Kompas.

Sekadar informasi, DPD RI mendapatkan presentase 68,8 persen citra baik, mengungguli beberapa Lembaga Negara lainnya di survei tersebut.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi mengaku mengapresiasi survei yang telah dilakukan oleh salah satu media besar di tanah air itu.


Kata pria asal Lampung tersebut, pihaknya akan terus menjaga tren positif itu dengan melaksanakan kinerja yang baik dan terukur.

“Terima kasih atas survei Kompas, ke depannya kami akan terus menjaga tugas dan fungsi serta memegang teguh amanat rakyat, terutama stakeholder di daerah. Hal ini harus terus dilanjutkan dan dijaga baik," kata Rahman dalam keterangannya, Jumat (21/6).

Seperti diketahui, sejak dipimpin oleh AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, DPD RI aktif mengambil langkah untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Termasuk Menyusun beberapa Rancangan Undang-Undang inisiatif yang penting bagi stakeholder di daerah. Salah satunya adalah RUU tentang Pelestarian Adat dan Budaya Kerajaan Nusantara.  

“Memang gaya kepemimpinan Pak LaNyalla yang terjun langsung ke daerah, dan mendorong anggota untuk aktif, telah memaksimalkan peran DPD RI, yang memang harus diakui, di dalam Konstitusi peran DPD RI masih dirasa kurang. Tetapi Pak LaNyalla berhasil memaksimalkan,” tukas Rahman Hadi.  

Dikatakan Rahman Hadi, sejak dilantik menjadi Ketua DPD RI, LaNyalla telah turun langsung ke 34 Provinsi dan lebih dari 350 Kabupaten/Kota di Indonesia. LaNyalla juga mendatangi hampir semua kerajaan dan kesultanan yang ada di Indonesia.

Sehingga beberapa aspirasi-aspirasi penting dari stakeholder daerah berhasil diagregasikan oleh DPD RI menjadi keputusan di tingkat nasional.

“Ini tentu butuh passion dan stamina yang ekstra. Untuk memastikan salah satu fungsi dari DPD RI benar-benar bisa maksimal. Kami tentu di Kesekjenan juga bangga, karena dengan segala keterbatasan, baik sarana maupun anggaran, lembaga ini justru menjadi harapan bagi masyarakat,” imbuhnya.

Rahman Hadi juga mengungkap, bahwa selain berhasil berhasil mencatatkan posisi DPD RI sebagai Lembaga Negara yang mendapat nilai pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian, secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan, tahun 2023 lalu, hasil survey dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) juga menempatkan ranking kepercayaan publik terhadap DPD RI di atas KPK dan DPR RI.  

Penilaian Citra Sejumlah Lembaga Negara Hasil Survei Kompas, Juni 2024

1.TNI (89,8 Persen)
2.Polri (73,1 Persen)
3.DPD (68,6 Persen)
4.Kejaksaan (68,1 Persen)
5.MA (64,8 Persen)
6.DPR (62,6 Persen)
7.MK (61,4 Persen)
8.KPK (56,1 Persen).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya