Berita

Diskusi publik bertajuk "Pentingnya Representasi Perempuan dalam Pimpinan KPK dan Dewan KPK" di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (21/6)/Ist

Politik

Menuju Seleksi Capim KPK, Ketua PBHI Soroti Representasi Perempuan

JUMAT, 21 JUNI 2024 | 20:41 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ada kompleksitas dan dinamika permasalahan yang terjadi di KPK, dan hal itu harus menjadi bahan uji bagi kandidat calon pimpinan KPK.

Begitu dikatakan Ketua PBHI Julius Ibrani dalam diskusi publik bertajuk "Pentingnya Representasi Perempuan dalam Pimpinan KPK dan Dewan KPK" di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (21/6).

Julius menyoroti bagaimana nanti proses seleksi capim KPK benar-benar ada representasi dari perempuan. Di mana hal itu pernah dilakukan Presiden Joko Widodo.


"Jokowi pernah memiliki rekam jejak memilih pimpinan KPK seorang perempuan, dan perspektif perempuan sangat diperlukan KPK," ujar Julius.

Julius mengutip data riset litbang KPK yang mencatatkan salah satu faktor kriminogen terjadinya korupsi adalah dorongan dari para istri.

"Oleh karena itu, terobosan Jokowi dalam  menempatkan perempuan menjadi pimpinan KPK sangat ditunggu-tunggu bahkan jika diperlukan dominan dalam komposisi pimpinan KPK selanjutnya," katanya.

Selain itu, Julius juga menyinggung pentingnya pansel mencari sosok pimpinan KPK yang memiliki background kepemimpinan yang baik dan kuat.

Sebab itu, Julius mengusulkan kepada pansel bahwa titik balik yang dapat mengubah KPK ke depan bisa dimulai dengan mencari sosok perempuan yang kuat.

"Sehingga mampu menyelesaikan kompleksitas masalah yang terjadi di KPK hari ini," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya