Berita

Pengamat sosial Rocky Gerung (kanan) bersama wartawan senior Hersubeno Arief, dalam podcast di kanal Youtube FNN/Repro

Politik

Impor Listrik saat Rupiah Lemah Bikin PLN Babak Belur

JUMAT, 21 JUNI 2024 | 17:26 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan impor listrik dari Malaysia untuk wilayah Kalimantan, diprediksi bakal membuat utang Perusahaan Listrik Negara (PLN) semakin parah.

Pengamat politik Rocky Gerung memprediksi hal tersebut saat mengisi podcast wartawan senior Hersubeno Arief, di kanal Youtube Forum News Network (FNN), Jumat (21/6).

Mulanya, Rocky memandang prinsip ketersediaan atau supply listrik adalah untuk memenuhi kebutuhan. Seperti menghidupkan industri-industri di suatu wilayah sehingga dibangun pembangkit tenaga listrik tambahan.


"(Dengan adanya) pabrik-pabrik ekonomi tumbuh, tentu permintaan energi tumbuh," ujar Rocky.

Namun, mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) itu mendapati pengadaan listrik di Jawa tidak memberikan dampak ekonomi positif bagi industri. Menurutnya, supply listrik yang berlebih di Jawa hanya dijadikan tameng untuk mengimpor listrik dari Malaysia bagi wilayah Kalimantan.

"Fakta bahwa kita masih impor seolah-olah menunjukkan ekonomi tumbuh, padahal memang enggak ada produksi listrik di kita. Nah itu masalahnya di Kalimantan kan," papar Rocky.

"Justru di Jawa itu kelebihan karena ekonominya tidak tumbuh. Bagaimana logikanya? Ya ekonomi industri itu justru PHK, maka pabriknya tutup, pindah, relokasi. maka kelebihan listrik di situ seolah-olah karena ada permintaan, justru karena tidak ada permintaan maka kelebihan listrik," sambungnya berpendapat.

Rocky pun menilai fenomena impor listrik di Kalimantan adalah bentuk ketidakbecusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengemban tanggung jawab, yaitu sebagai produsen kebutuhan dalam negeri.

"Jadi kelihatannya memang BUMN kita bukan lagi Badan Usaha Milik Negara, dia tidak lagi berupaya untuk mengefisienkan produksinya dan melayani rakyat, karena itu tergantung supply energi yang dia beli untuk disalurkan," beber Rocky.

Lebih dari itu, Rocky memperkirakan imbas dari kebijakan impor listrik tersebut akan berdampak pada keuangan PLN. Di mana menurutnya, beban pembiayaan akan ditanggung berlipat-lipat karena pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).  

"Pasti, kan impornya pakai dolar, tapi di dalam negeri dijualnya pakai rupiah. Itu artinya utang PLN makin lama makin tinggi, apalagi dia bikin power plant baru untuk terima desakan untuk membeli," jelasnya.

"Dia (PLN) mesti punya persiapan trafo dan sebagainya, dan dia harus beli dari luar negeri. Dan sekarang dolar lagi tinggi-tingginya. Dan pasti PLN babak belur lagi nih," tandas Rocky. 

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya