Berita

Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu dan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono/RMOLJabar

Politik

PILGUB JAWA BARAT 2024

PDIP dan PKS Makin Kompak Hadapi Koalisi Indonesia Maju

JUMAT, 21 JUNI 2024 | 06:06 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) mewaspadai peluang terbentuknya Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilgub Jawa Barat 2024.

Komunikasi politik pun diperkuat PDIP Jabar dengan beberapa partai untuk memantapkan peluang koalisi.

Tak hanya dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan partai politik (parpol) koalisi pada Pilpres 2024 lalu, PDIP Jabar juga terus memperkuat kerja sama politik bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS).


Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono mengaku realistis menatap kontestasi Pilkada khususnya Pilgub. Karenanya, PDIP intens melakukan komunikasi dengan PKS untuk menghadapi kemungkinan KIM terbentuk di Jawa Barat.

"Kita harus realistis. Kenapa kita komunikasi dengan PKS yang sebelumnya belum pernah terjadi kerja sama PDIP dan PKS?" kata Ono dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (20/6).

"Dengan kondisi KIM yang mungkin bisa terbentuk di Jawa Barat, mau tidak mau hanya menyisakan PDIP, PKS, PPP,” sambungnya.

Ono menekankan, situasi politik saat ini mengharuskan partainya untuk lebih fleksibel dan realistis dalam menjalin koalisi. Untuk itu, komunikasi politik dengan PPP dan PKS terus diperkuat agar bisa menang di Pilgub Jabar.

“Yang kita komunikasi terus ya PPP dan PKS,” kata Ono dikutip dari Kantor Berita RMOLJabar.

Sementara Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu menyebut, perbedaan atau kesamaan ideologi bukan acuan dalam membangun koalisi. Ia justru mewaspadai politik pragmatis kaitan popularitas maupun logistik.

“Yang kita hadapi bukan (ideologi) ini kiri ini kanan, tapi pragmatisme popularisme dan pragmatisme logistik. Kalau pragmatis kan, siapa paling populer, siapa yang logistiknya paling besar. Semua merapat ke situ,” ujar Haru.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya