Berita

Dr Irfan Islami (tiga dari kanan) berfoto bersama para pembicara dikusi pemilu yang digelar oleh SKPI/RMOL

Politik

Dr Irfan Islami Rambe: Calon Kepala Daerah Perlu Diuji Soal Pancasila

KAMIS, 20 JUNI 2024 | 21:35 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Para calon kepala daerah yang akan bertarung pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 perlu diuji seputar pengetahuannya terhadap Pancasila.

Poin ini dikemukakan oleh Sekretaris Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan Dr M Irfan Islami Rambe dalam Bincang Pemilu dan Demokrasi “Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024, Apa yang Diawasi” yang digelar oleh Sekolah Kebangsaan Pemuda Indonesia (SKPI) di Ketapang Coffee, Medan, Rabu (19/6).

“Perlu diuji mereka soal Pancasila,” kata Irfan


Irfan menjelaskan, ujian ini menjadi salah satu hal penting dalam rangka mewujudkan pengawasan partisipasi pada Pilkada 2024. Sebab, pengawasan partisipatif tidak hanya untuk melihat potensi pelanggaran terhadap aturan-aturan pemilu. Namun yang terpenting juga adalah pengawasan untuk memastikan sosok yang maju adalah sosok yang benar-benar mumpuni.

“Dalam hal ini harus bisa diuji dia sudah memahami dan mengamalkan Pancasila atau belum. Kalau sudah, sila yang mana yang dipahami dan sudah diamalkannya selama ini dan memberi manfaat kepada masyarakat,” ujarnya.

Pengawasan Pemilu 2024 menurut Irfan memang menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya oleh penyelenggara seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Polri, TNI dan Jaksa. Namun, masyarakat secara keseluruhan juga harus dilibatkan.

“Bawaslu tidak akan mampu menjalankan pengawasan maksimal tanpa partisipasi masyarakat,” pungkasnya.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya