Berita

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Kamran Muchtar Podomi/Ist

Politik

Legislator Nasdem Minta Kekurangan Pilpres Diperbaiki di Pilkada

KAMIS, 20 JUNI 2024 | 20:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Seluruh pihak diminta bersungguh-sungguh memperbaiki berbagai kelemahan yang ada di Pemilu 2024. Perbaikan diperlukan untuk menyongsong Pilkada Serentak 2024 yang lebih demokratis.

Hal ini disampaikan Anggota DPR RI, Kamran Muchtar Podomi, dalam FGD bertajuk 'Ujian Demokrasi Pra Pilkada 2024' yang diselenggarakan Fraksi Partai Nasdem DPR RI, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6).

Sama seperti Pilpres kemarin, Pilkada juga masih dihantui isu tidak netralnya aparat. Isu keamanan juga menjadi penting karena Pilkada akan digelar serentak di 37 provinsi dan 514 kabupaten/kota.


"Pemilih sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke, memang tidak mudah membuat Pemilu yang baik dan demokratis. Namun, kekurangan-kekurangan harus diperbaiki dari waktu ke waktu," jelasnya.

Lebih lanjut Anggota Komisi II itu mengungkap masalah lain yang ada dalam sistem politik Indonesia. Menurutnya, partai politik menjadi yang utama untuk diperbaiki agar menjadi lebih daik dan demokratis.

"Masalah rekrutmen di partai politik harus dibenahi. Ada kader parpol bagus, tapi ada orang lain yang lebih populer dan surveinya bagus, yang dicalonkan yang populer. Ini anomali yang kita temui," ujarnya.

Legislator Nasdem itu berpendapat bahwa kelembagaan partai politik harus dimatangkan sebagai lembaga kaderisasi anak bangsa untuk memimpin Republik ini.

"Bagaimana partai merekrut kader, dia mencalonkan pemimpin. Nasdem sudah mencontohkan di Jawa Barat. Ada nilai yang dibawa dan ditawarkan di sana, tidak hanya elektabilitas. Masalah hasilnya itu belakangan," tukasnya.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya