Berita

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Kamran Muchtar Podomi/Ist

Politik

Legislator Nasdem Minta Kekurangan Pilpres Diperbaiki di Pilkada

KAMIS, 20 JUNI 2024 | 20:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Seluruh pihak diminta bersungguh-sungguh memperbaiki berbagai kelemahan yang ada di Pemilu 2024. Perbaikan diperlukan untuk menyongsong Pilkada Serentak 2024 yang lebih demokratis.

Hal ini disampaikan Anggota DPR RI, Kamran Muchtar Podomi, dalam FGD bertajuk 'Ujian Demokrasi Pra Pilkada 2024' yang diselenggarakan Fraksi Partai Nasdem DPR RI, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6).

Sama seperti Pilpres kemarin, Pilkada juga masih dihantui isu tidak netralnya aparat. Isu keamanan juga menjadi penting karena Pilkada akan digelar serentak di 37 provinsi dan 514 kabupaten/kota.


"Pemilih sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke, memang tidak mudah membuat Pemilu yang baik dan demokratis. Namun, kekurangan-kekurangan harus diperbaiki dari waktu ke waktu," jelasnya.

Lebih lanjut Anggota Komisi II itu mengungkap masalah lain yang ada dalam sistem politik Indonesia. Menurutnya, partai politik menjadi yang utama untuk diperbaiki agar menjadi lebih daik dan demokratis.

"Masalah rekrutmen di partai politik harus dibenahi. Ada kader parpol bagus, tapi ada orang lain yang lebih populer dan surveinya bagus, yang dicalonkan yang populer. Ini anomali yang kita temui," ujarnya.

Legislator Nasdem itu berpendapat bahwa kelembagaan partai politik harus dimatangkan sebagai lembaga kaderisasi anak bangsa untuk memimpin Republik ini.

"Bagaimana partai merekrut kader, dia mencalonkan pemimpin. Nasdem sudah mencontohkan di Jawa Barat. Ada nilai yang dibawa dan ditawarkan di sana, tidak hanya elektabilitas. Masalah hasilnya itu belakangan," tukasnya.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya