Berita

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Kamran Muchtar Podomi/Ist

Politik

Legislator Nasdem Minta Kekurangan Pilpres Diperbaiki di Pilkada

KAMIS, 20 JUNI 2024 | 20:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Seluruh pihak diminta bersungguh-sungguh memperbaiki berbagai kelemahan yang ada di Pemilu 2024. Perbaikan diperlukan untuk menyongsong Pilkada Serentak 2024 yang lebih demokratis.

Hal ini disampaikan Anggota DPR RI, Kamran Muchtar Podomi, dalam FGD bertajuk 'Ujian Demokrasi Pra Pilkada 2024' yang diselenggarakan Fraksi Partai Nasdem DPR RI, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6).

Sama seperti Pilpres kemarin, Pilkada juga masih dihantui isu tidak netralnya aparat. Isu keamanan juga menjadi penting karena Pilkada akan digelar serentak di 37 provinsi dan 514 kabupaten/kota.


"Pemilih sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke, memang tidak mudah membuat Pemilu yang baik dan demokratis. Namun, kekurangan-kekurangan harus diperbaiki dari waktu ke waktu," jelasnya.

Lebih lanjut Anggota Komisi II itu mengungkap masalah lain yang ada dalam sistem politik Indonesia. Menurutnya, partai politik menjadi yang utama untuk diperbaiki agar menjadi lebih daik dan demokratis.

"Masalah rekrutmen di partai politik harus dibenahi. Ada kader parpol bagus, tapi ada orang lain yang lebih populer dan surveinya bagus, yang dicalonkan yang populer. Ini anomali yang kita temui," ujarnya.

Legislator Nasdem itu berpendapat bahwa kelembagaan partai politik harus dimatangkan sebagai lembaga kaderisasi anak bangsa untuk memimpin Republik ini.

"Bagaimana partai merekrut kader, dia mencalonkan pemimpin. Nasdem sudah mencontohkan di Jawa Barat. Ada nilai yang dibawa dan ditawarkan di sana, tidak hanya elektabilitas. Masalah hasilnya itu belakangan," tukasnya.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya