Berita

Ilustrasi Foto/Net

Bisnis

Rupiah Melemah Persulit Ruang Gerak Fiskal Pemerintahan Mendatang

RABU, 19 JUNI 2024 | 15:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diyakini akan mempersulit ruang gerak fiskal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nantinya.

Untuk itu, bila tidak ditangani dengan tepat, maka akan berdampak pada ekonomi makro Indonesia.

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim merespons soal nilai tukar rupiah yang lemah di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mencapai 40 persen.


"Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dipastikan akan mempersulit ruang gerak fiskal pemerintahan Prabowo-Gibran. Bila tak ditangani dengan tepat, ekonomi makro Indonesia dipastikan terdampak pelemahan nilai tukar rupiah ini," ujar Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (19/6).

Pasalnya, utang pemerintah yang harus dibayar menggunakan dolar AS pasti bakal merepotkan Menteri Keuangan terpilih nantinya.

"Permintaan dolar AS yang meningkat di tengah pelemahan nilai tukar rupiah akan menyulitkan pemerintahan Prabowo dalam merealisasikan program kampanyenya yakni pemberian makan siang bergizi secara gratis bagi siswa sekolah," terang Wildan.

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini melihat, langkah Bank Indonesia (BI) untuk menahan agar rupiah tidak makin melemah sudah tepat, yakni melakukan intervensi ke pasar uang.

Namun sambung dia, langkah tersebut akan menggerus cadangan dolar AS yang dimiliki BI. Solusi lain yang bisa dilakukan adalah mengurangi defisit transaksi berjalan.

Selain itu, lanjut dia, laju importasi barang dan jasa yang dibayar dengan dolar AS dipastikan akan menekan nilai tukar rupiah. Banyak perusahaan membutuhkan dolar untuk membayar transaksinya dengan pihak luar negeri.

Sehingga, terang Wildan, solusi jangka pendek yang bisa diharapkan adalah mendapatkan devisa sebanyak mungkin. Bisa dari sektor pariwisata yakni dengan menarik sebanyak mungkin wisatawan mancanegara yang membawa dolar.

"Ke depan, pemerintahan Prabowo-Gibran dituntut mampu menciptakan iklim bisnis yang mampu meningkatkan ekspor. Peran Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian harus diperkuat guna membuka pasar ekspor yang baru atau meningkatkan perdagangan ke pasar yang sudah terbentuk," pungkasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

UPDATE

Tiba di Amman, Prabowo Disambut Putra Mahkota hingga Dikawal Jet Tempur

Rabu, 25 Februari 2026 | 08:15

Wall Street Bangkit Didorong Optimisme AI

Rabu, 25 Februari 2026 | 08:14

KPK Bakal Panggil Dirjen Bea Cukai Terkait Kasus Suap Importasi

Rabu, 25 Februari 2026 | 07:55

Duduk Bareng Bahas Ritel: Upaya Mendag Sinkronkan Aturan dengan Kebutuhan Desa

Rabu, 25 Februari 2026 | 07:39

Mantan PM Norwegia Dirawat Serius Usai Dugaan Percobaan Bundir di Tengah Skandal Epstein

Rabu, 25 Februari 2026 | 07:26

Indeks STOXX 600 Naik 0,23 Persen, Dekati Rekor Tertinggi di Tengah Dinamika Tarif AS

Rabu, 25 Februari 2026 | 07:16

Kemenag Kejar Target: Dana BOP dan BOS Rp4,5 Triliun Harus Cair Sebelum Lebaran 2026

Rabu, 25 Februari 2026 | 07:05

NasDem Berpeluang Mengusung Anies Lagi

Rabu, 25 Februari 2026 | 06:51

Roy Suryo Cs versus Penyidik Polda Metro Makin Seru

Rabu, 25 Februari 2026 | 06:34

Yuk Daftar Mudik Gratis 2026 Kota Bandung

Rabu, 25 Februari 2026 | 06:24

Selengkapnya