Berita

Ilustrasi Foto/Net

Bisnis

Rupiah Melemah Persulit Ruang Gerak Fiskal Pemerintahan Mendatang

RABU, 19 JUNI 2024 | 15:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diyakini akan mempersulit ruang gerak fiskal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nantinya.

Untuk itu, bila tidak ditangani dengan tepat, maka akan berdampak pada ekonomi makro Indonesia.

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim merespons soal nilai tukar rupiah yang lemah di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mencapai 40 persen.


"Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dipastikan akan mempersulit ruang gerak fiskal pemerintahan Prabowo-Gibran. Bila tak ditangani dengan tepat, ekonomi makro Indonesia dipastikan terdampak pelemahan nilai tukar rupiah ini," ujar Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (19/6).

Pasalnya, utang pemerintah yang harus dibayar menggunakan dolar AS pasti bakal merepotkan Menteri Keuangan terpilih nantinya.

"Permintaan dolar AS yang meningkat di tengah pelemahan nilai tukar rupiah akan menyulitkan pemerintahan Prabowo dalam merealisasikan program kampanyenya yakni pemberian makan siang bergizi secara gratis bagi siswa sekolah," terang Wildan.

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini melihat, langkah Bank Indonesia (BI) untuk menahan agar rupiah tidak makin melemah sudah tepat, yakni melakukan intervensi ke pasar uang.

Namun sambung dia, langkah tersebut akan menggerus cadangan dolar AS yang dimiliki BI. Solusi lain yang bisa dilakukan adalah mengurangi defisit transaksi berjalan.

Selain itu, lanjut dia, laju importasi barang dan jasa yang dibayar dengan dolar AS dipastikan akan menekan nilai tukar rupiah. Banyak perusahaan membutuhkan dolar untuk membayar transaksinya dengan pihak luar negeri.

Sehingga, terang Wildan, solusi jangka pendek yang bisa diharapkan adalah mendapatkan devisa sebanyak mungkin. Bisa dari sektor pariwisata yakni dengan menarik sebanyak mungkin wisatawan mancanegara yang membawa dolar.

"Ke depan, pemerintahan Prabowo-Gibran dituntut mampu menciptakan iklim bisnis yang mampu meningkatkan ekspor. Peran Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian harus diperkuat guna membuka pasar ekspor yang baru atau meningkatkan perdagangan ke pasar yang sudah terbentuk," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya