Berita

Ilustrasi Foto/Net

Bisnis

Rupiah Melemah Persulit Ruang Gerak Fiskal Pemerintahan Mendatang

RABU, 19 JUNI 2024 | 15:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diyakini akan mempersulit ruang gerak fiskal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nantinya.

Untuk itu, bila tidak ditangani dengan tepat, maka akan berdampak pada ekonomi makro Indonesia.

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim merespons soal nilai tukar rupiah yang lemah di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mencapai 40 persen.


"Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dipastikan akan mempersulit ruang gerak fiskal pemerintahan Prabowo-Gibran. Bila tak ditangani dengan tepat, ekonomi makro Indonesia dipastikan terdampak pelemahan nilai tukar rupiah ini," ujar Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (19/6).

Pasalnya, utang pemerintah yang harus dibayar menggunakan dolar AS pasti bakal merepotkan Menteri Keuangan terpilih nantinya.

"Permintaan dolar AS yang meningkat di tengah pelemahan nilai tukar rupiah akan menyulitkan pemerintahan Prabowo dalam merealisasikan program kampanyenya yakni pemberian makan siang bergizi secara gratis bagi siswa sekolah," terang Wildan.

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini melihat, langkah Bank Indonesia (BI) untuk menahan agar rupiah tidak makin melemah sudah tepat, yakni melakukan intervensi ke pasar uang.

Namun sambung dia, langkah tersebut akan menggerus cadangan dolar AS yang dimiliki BI. Solusi lain yang bisa dilakukan adalah mengurangi defisit transaksi berjalan.

Selain itu, lanjut dia, laju importasi barang dan jasa yang dibayar dengan dolar AS dipastikan akan menekan nilai tukar rupiah. Banyak perusahaan membutuhkan dolar untuk membayar transaksinya dengan pihak luar negeri.

Sehingga, terang Wildan, solusi jangka pendek yang bisa diharapkan adalah mendapatkan devisa sebanyak mungkin. Bisa dari sektor pariwisata yakni dengan menarik sebanyak mungkin wisatawan mancanegara yang membawa dolar.

"Ke depan, pemerintahan Prabowo-Gibran dituntut mampu menciptakan iklim bisnis yang mampu meningkatkan ekspor. Peran Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian harus diperkuat guna membuka pasar ekspor yang baru atau meningkatkan perdagangan ke pasar yang sudah terbentuk," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya