Berita

Ilustrasi Foto/Net

Bisnis

Rupiah Melemah Persulit Ruang Gerak Fiskal Pemerintahan Mendatang

RABU, 19 JUNI 2024 | 15:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diyakini akan mempersulit ruang gerak fiskal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nantinya.

Untuk itu, bila tidak ditangani dengan tepat, maka akan berdampak pada ekonomi makro Indonesia.

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim merespons soal nilai tukar rupiah yang lemah di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mencapai 40 persen.


"Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dipastikan akan mempersulit ruang gerak fiskal pemerintahan Prabowo-Gibran. Bila tak ditangani dengan tepat, ekonomi makro Indonesia dipastikan terdampak pelemahan nilai tukar rupiah ini," ujar Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (19/6).

Pasalnya, utang pemerintah yang harus dibayar menggunakan dolar AS pasti bakal merepotkan Menteri Keuangan terpilih nantinya.

"Permintaan dolar AS yang meningkat di tengah pelemahan nilai tukar rupiah akan menyulitkan pemerintahan Prabowo dalam merealisasikan program kampanyenya yakni pemberian makan siang bergizi secara gratis bagi siswa sekolah," terang Wildan.

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini melihat, langkah Bank Indonesia (BI) untuk menahan agar rupiah tidak makin melemah sudah tepat, yakni melakukan intervensi ke pasar uang.

Namun sambung dia, langkah tersebut akan menggerus cadangan dolar AS yang dimiliki BI. Solusi lain yang bisa dilakukan adalah mengurangi defisit transaksi berjalan.

Selain itu, lanjut dia, laju importasi barang dan jasa yang dibayar dengan dolar AS dipastikan akan menekan nilai tukar rupiah. Banyak perusahaan membutuhkan dolar untuk membayar transaksinya dengan pihak luar negeri.

Sehingga, terang Wildan, solusi jangka pendek yang bisa diharapkan adalah mendapatkan devisa sebanyak mungkin. Bisa dari sektor pariwisata yakni dengan menarik sebanyak mungkin wisatawan mancanegara yang membawa dolar.

"Ke depan, pemerintahan Prabowo-Gibran dituntut mampu menciptakan iklim bisnis yang mampu meningkatkan ekspor. Peran Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian harus diperkuat guna membuka pasar ekspor yang baru atau meningkatkan perdagangan ke pasar yang sudah terbentuk," pungkasnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

UPDATE

Kapolri Resmi Larang Seluruh Polisi Pakai Vape

Minggu, 01 November 2026 | 21:51

Ketidakpuasan terhadap Kinerja Pemerintah

Minggu, 01 November 2026 | 21:33

Gaduh Penggeledahan Pesantren, Polri Libatkan Propam

Minggu, 01 November 2026 | 20:41

Dua Nasabah Gugat AIA Financial ke PN Jaksel

Minggu, 01 November 2026 | 20:18

Mantra Mahasiswa dan Mengapa Rakyat Sering Kali Dikalahkan?

Minggu, 01 November 2026 | 19:36

KB Bank Syariah Digugat ke Pengadilan

Minggu, 01 November 2026 | 18:39

Pakar Tata Negara Bongkar Efek Putusan MA Terhadap Nasib Gibran

Minggu, 01 November 2026 | 18:15

Cancel Culture RANS-Willie Salim Contoh Kemarahan Publik

Minggu, 01 November 2026 | 17:41

Lulusan Trisakti Didorong Jadi Generasi Inovatif dan Berjiwa Wirausaha

Minggu, 01 November 2026 | 17:23

Elemen Umat Islam Harus Bersatu Perkuat Ekonomi melalui Koperasi

Minggu, 01 November 2026 | 17:00

Selengkapnya