Berita

Ilustrasi Foto/Net

Bisnis

Rupiah Melemah Persulit Ruang Gerak Fiskal Pemerintahan Mendatang

RABU, 19 JUNI 2024 | 15:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diyakini akan mempersulit ruang gerak fiskal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nantinya.

Untuk itu, bila tidak ditangani dengan tepat, maka akan berdampak pada ekonomi makro Indonesia.

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim merespons soal nilai tukar rupiah yang lemah di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mencapai 40 persen.


"Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dipastikan akan mempersulit ruang gerak fiskal pemerintahan Prabowo-Gibran. Bila tak ditangani dengan tepat, ekonomi makro Indonesia dipastikan terdampak pelemahan nilai tukar rupiah ini," ujar Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (19/6).

Pasalnya, utang pemerintah yang harus dibayar menggunakan dolar AS pasti bakal merepotkan Menteri Keuangan terpilih nantinya.

"Permintaan dolar AS yang meningkat di tengah pelemahan nilai tukar rupiah akan menyulitkan pemerintahan Prabowo dalam merealisasikan program kampanyenya yakni pemberian makan siang bergizi secara gratis bagi siswa sekolah," terang Wildan.

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini melihat, langkah Bank Indonesia (BI) untuk menahan agar rupiah tidak makin melemah sudah tepat, yakni melakukan intervensi ke pasar uang.

Namun sambung dia, langkah tersebut akan menggerus cadangan dolar AS yang dimiliki BI. Solusi lain yang bisa dilakukan adalah mengurangi defisit transaksi berjalan.

Selain itu, lanjut dia, laju importasi barang dan jasa yang dibayar dengan dolar AS dipastikan akan menekan nilai tukar rupiah. Banyak perusahaan membutuhkan dolar untuk membayar transaksinya dengan pihak luar negeri.

Sehingga, terang Wildan, solusi jangka pendek yang bisa diharapkan adalah mendapatkan devisa sebanyak mungkin. Bisa dari sektor pariwisata yakni dengan menarik sebanyak mungkin wisatawan mancanegara yang membawa dolar.

"Ke depan, pemerintahan Prabowo-Gibran dituntut mampu menciptakan iklim bisnis yang mampu meningkatkan ekspor. Peran Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian harus diperkuat guna membuka pasar ekspor yang baru atau meningkatkan perdagangan ke pasar yang sudah terbentuk," pungkasnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya