Berita

Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti menjamu kedatangan The Asia Campaign Director at Survival International, Sophie Grig/Ist

Politik

Survival International Puji Ketegasan Ketua DPD Bela Orang Tobelo Dalam

RABU, 19 JUNI 2024 | 10:34 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sikap tegas Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti yang meminta perlindungan terhadap orang Tobalo Dalam atau Suku Togutil di Maluku Utara diapresiasi organisasi hak asasi manusia.

Salah satunya organisasi Survival International. Bahkan sebagai bentuk apresiasi, The Asia Campaign Director at Survival International, Sophie Grig langsung menemui Ketua DPD RI untuk menyampaikan ucapan terima kasih.

"Saya menyambut baik pernyataan Ketua DPD RI yang meminta agar hak-hak masyarakat yang memilih hidup di dalam hutan dilindungi. Menurut catatan kami, hal itu adalah satu-satunya pernyataan yang keluar dari lembaga Negara di Indonesia," kata Sophie dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/6).


Adapun pertemuan Survival International dan pimpinan DPD RI berlangsung di kediaman LaNyalla di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (18/6).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Ketua Badan Akuntabilitas Publik, Tamsil Linrung; Pimpinan Komite II, Bustami Zainudin; anggota Komite III, Abdi Sumaithi; dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin; serta staf ahli bidang internasional, Pitan Daslani.

Secara khusus, Shopie meminta pemerintah memperhatikan nasib masyarakat Suku Togutil. Sebab perlakuan pemerintah terhadap masyarakat yang secara internasional disebut 'orang yang mengisolasi mandiri' ini akan dilihat dunia.

Shopie sendiri menyebut, Survival International telah lama memperhatikan dan memantau orang Tobelo Dalam.

"Kami mendengarkan keluhan dan masalah yang mereka hadapi. Ada banyak hal yang menimbulkan masalah bagi mereka, salah satunya keberadaan perusahaan tambang mengganggu hutan tempat hidup mereka," ujarnya.

Dikatakan Shopie, saat ini jumlah Orang Tobelo Dalam sekitar tiga ribuan jiwa. Hanya saja, ada sekitar 400 hingga 500 jiwa yang memilih mengisolasi mandiri di dalam hutan-hutan Halmahera Barat.

"Tahun 2016-2022 terjadi kerusakan hutan yang hebat oleh aktivitas pertambangan yang semakin meluas. Kementerian LHK menemukan lebih dari 25 pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang. Tahun 2022-2024 mereka mendapat rapor merah dari KLHK," tutur Shopie.

Di sisi lain, LaNyalla mengaku telah meminta Pemprov Maluku Utara dan Pemkab Halmahera Barat untuk memperhatikan dengan baik persoalan ini. Apalagi, Pemkab dan Pemprov telah memiliki Perda Tata Ruang terkait hal ini, yakni Perda 2/2023 tentang RTRW dan Perda 8/2014 tentang Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan.

"Semestinya, hutan adat dan hutan negara itu dipisah, sebagaimana putusan MK Nomor 35/PUUX/2012. Jadi, yang bisa diberikan hak konsesi itu adalah hutan negara. Sementara hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat," tegas LaNyalla.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya