PDIP Harus Pastikan Akhir Pemerintahan Jokowi Tidak Berdampak terhadap Rakyat Kecil

Sebagai partai politik (parpol) dengan kursi terbanyak di DPR RI, PDIP harus mengawasi secara ketat akhir pemerintahan Joko Widodo agar krisis yang muncul di pengujung kekuasaannya tidak berdampak buat rakyat kecil.

Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, Presiden Jokowi harus menanggung segala risiko apapun setelah meminta cerai dari PDIP. Untuk itu, PDIP juga memiliki tanggung jawab agar akhir pemerintahan Jokowi tidak membuat susah rakyat.

"PDIP sebagai partai pemenang di DPR harus mengawasi secara ketat akhir pemerintahan Jokowi, agar krisis di akhir kekuasaan tidak berdampak buat rakyat kecil. Ide bansos hanya meninabobokan yang tidak memberikan solusi konkret," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (18/6).

Hari pun menyoroti anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga mencapai 40 persen di bawah kepemimpinan Jokowi, yang berdampak pada utang Indonesia.

"Total utang dan kewajiban negara yang menjadi tanggung jawab Jokowi mencapai lebih dari Rp21 ribu triliun, hampir 10 kali utang era Presiden SBY yang hanya sebesar Rp2.500 triliun saja. Padahal separuh jalan pemerintahan Jokowi yang menjadi Menteri Keuangan adalah SMI (Sri Mulyani Indrawati)," pungkas Hari.