Berita

DPW PPP Bali/Ist

Politik

Kabar Rapimnas PPP Putuskan Muktamar 2025 hanya Gimik Politik

SELASA, 18 JUNI 2024 | 16:32 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Informasi tentang keputusan Rapimnas IX yang berlangsung di Karawaci Tangerang pada 6-7 Juni 2024 lalu yang memutuskan agenda Muktamar 2025 merupakan gimik politik.

Demikian penegasan Sekretaris DPW PPP Bali, M. Thobahul Aftoni dalam keterangannya, Selasa (18/6).

Pasalnya, kata Aftoni, dalam Rapimnas PPP tersebut tidak pernah ada kesepakatan untuk menggelar Muktamar 2025.


“Sesuai dengan undangan yang kami terima, bahwa Rapimnas IX hanya berkonsentrasi pada konsolidasi untuk Pilkada serentak 2024. Hal ini juga sesuai dengan rekomendasi Rapimnas yang tertuang dalam Ketetapan Rapimnas IX PPP Nomor : 02/TAP/RAPIMNAS-IX/VI/2024 tertanggal 6 Juni 2024,” kata Aftoni.

Menurut Aftoni, sudah diatur dalam Anggaran Dasar (AD) parpol berlambang Kabah bahwa pembahasan agenda Muktamar itu kewenangannya ada di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

"Rekan-rekan DPW PPP se-Indonesia saya yakin pasti faham soal itu. jadi kalau ada yang bilang Rapimnas IX memutuskan agenda Muktamar, saya kira itu gimik politik saja," kata  Aftoni.

Aftoni memastikan dalam Rapimnas IX tidak diputuskan terkait Muktamar. Apalagi ia termasuk salah satu peserta Rapimnas yang memang tidak pernah membahas hal tersebut. Dalam surat resmi putusan pun tidak pernah tercantum.

Selain itu, dalam AD/ART PPP juga tidak pernah menyebutkan Rapimnas bisa memutuskan agenda Muktamar. karena agenda Muktamar hanya diputuskan di Mukernas.

“DPW PPP Bali merupakan salah satu peserta Rapimnas, nanum jika ada yang klaim ada kesepakatan agenda Muktamar 2025, saya pastikan Bali bukan bagian dari pengambilan keputusan itu," tutup Aftoni.



Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya