Berita

Pengamat geopolitik sekaligus Direktur Eksekutif Global Future Institute, Hendrajit/Net

Dunia

Pengamat: Pilihan Indonesia untuk Abstain di KTT Perdamaian Ukraina Sudah Tepat

SELASA, 18 JUNI 2024 | 16:28 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Keputusan Indonesia untuk abstain dalam voting komunike bersama KTT Perdamaian Ukraina di Swiss dinilai sudah tepat.

Hal itu disampaikan oleh pengamat geopolitik sekaligus Direktur Eksekutif Global Future Institute, Hendrajit kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Selasa (18/6).

Menurut Hendrajit, posisi Indonesia yang abstain dalam pemungutan suara tersebut sejalan dengan komitmen bebas aktif yang dijalankan selama ini, terlebih jika RI masih berhasrat menjadi pemrakarsa perdamaian antara Rusia-Ukraina.


"Performance Indonesia yang berkomitmen pada Politik Bebas Aktif namun proaktif dalam mengupayakan peace resolution Rusia-Ukraina, saya kira ini keputusan yang tepat," jelasnya.

Selain itu, Hendrajit menilai keputusan itu mampu menjadi poin  positif di mata Rusia yang saat ini merasa terjepit di dunia internasional.

"Rusia akan memandang Indonesia acceptable jika satu saat dimungkinkan jadi mediator. pemrakarsa bersama beberapa negara mengusulkan proposal perdamaian," kata Hendrajit.

Melihat negara lain seperti India, Arab Saudi, Brazil, Uni Emirat Arab, Afrika Selatan yang juga abstain seperti Indonesia, Hendrajit mencermati ini sebagai bentuk kekuatan Global South.

"Justru kalau kita cermati, dari konfigurasi negara-negara yang abstain termasuk Indonesia, ini malah semacam konsolidasi kekuatan negara-negara Global South," ujarnya.

Dengan kesamaan posisi tersebut, Hendrajit menilai Indonesia mampu menggunakan momentum itu untuk memainkan peran strategis sebagai moderator dan memperkuat aliansi non-Barat.

"Sikap abstain kita selain poin bagus buat memainkan peran strategis sebagai mediator, Indonesia semakin bagus momentumnya untuk  semakin solid membangun aliansi south-south baik lewat BRICS, SCO, maupun organ organ alternatif lainnya di luar skema Washington Consensus," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya