Berita

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy berbicara pada Pleno KTT Perdamaian Ukraina di Burgenstock, Swiss pada Sabtu, 15 Juni 2024/Net

Dunia

Indonesia Abstain terhadap Hasil KTT Perdamaian Ukraina

SENIN, 17 JUNI 2024 | 16:01 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Ukraina di Swiss berhasil menyepakati deklarasi bersama pada Minggu (16/6).

Presiden Swiss Viola Amherd mengatakan bahwa komunike bersama itu pada akhirnya berhasil disepakati dengan dukungan 80 negara dan empat organisasi.

Sebanyak 16 negara dan organisasi, termasuk Indonesia, Libya, Arab Saudi, Thailand, India, Meksiko, Afrika Selatan, Brasil, dan Uni Emirat Arab memilih abstain.


"Meski berbeda pandangan, kami telah menetapkan visi tersebut dalam Komunike Burgenstock," kata Amherd, seperti dimuat Anadolu Ajansi.

Menurut Amherd, deklarasi tersebut mengirimkan sinyal yang jelas kepada rakyat Ukraina dan semua pihak yang terkena dampak langsung akibat perang.

"Sebagian besar komunitas internasional mempunyai keinginan untuk membawa perubahan," kata dia.

Lebih lanjut, Amher mengatakan deklarasi akhir dalam KTT perdamaian Ukraina akan menjadi kerangka kerja dan diskusi lebih lanjut menuju akhir konflik.

Terdapat tiga isu utama yang dikemukakan dalam deklarasi tersebut. Pertama, setiap penggunaan energi nuklir dan instalasi nuklir harus aman, terlindungi, dan ramah lingkungan.

Kedua, ketahanan pangan tidak boleh dipersenjatai dengan cara apa pun. Serangan terhadap kapal dagang di pelabuhan dan di sepanjang rute, serta terhadap pelabuhan sipil dan infrastruktur pelabuhan sipil, tidak dapat diterima, katanya.

Ketiga, semua tawanan perang harus dibebaskan melalui pertukaran penuh. Semua anak-anak Ukraina yang dideportasi dan dipindahkan secara tidak sah, serta semua warga sipil Ukraina lainnya yang ditahan secara tidak sah, harus dikembalikan ke Ukraina.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya