Berita

Presiden Joko Widodo didampingi Walikota Semarang, Heverita Gunaryanti Rahayu meninjau proyek tanggul laut di Tambaklorok, Semarang/Ist

Nusantara

Jokowi Targetkan Tanggul Laut Semarang Rampung Agustus 2024

SENIN, 17 JUNI 2024 | 14:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Proyek pembangunan tanggul laut di pesisir pantai utara Kota Semarang ditargetkan rampung pada Agustus 2024.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau proyek tanggul laut yang berada di Kampung Nelayan Tambaklorok, Kecamatan Semarang Utara, Senin (17/6).

"Saya kira dalam jangka 30 tahun, minimal bisa menahan rob yang terjadi. Akan selesai bulan Agustus 2024," kata Presiden Jokowi.


Ia juga berharap, proyek tersebut bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menangani banjir rob.

Dalam meninjau proyek tersebut, Presiden Jokowi turut didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Basuki Hadimuljono; Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana; Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Luthfi; dan Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen Deddy Suryadi.

Sementara itu, Menteri PUPR mengatakan, pembangunan tanggul laut di Tambaklorok sepanjang 3,6 Km ini berada di lahan seluas 56 hektare dengan anggaran Rp386 miliar.

Selain tanggul, ada juga rumah pompa untuk memaksimalkan pengendalian banjir.

"Saat ini progres sudah mencapai 85 persen. Memang ada kendala dalam pembebasan lahan, namun terus diupayakan oleh Pemkot Semarang. Proyek ini ditargetkan selesai pada Agustus," jelas Basuki.

Kota Semarang sudah memiliki beberapa polder untuk penanganan kawasan pesisir. Namun, Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti menyebut wilayahnya masih membutuhkan tenaga pompa untuk mengontrol luapan air.

"Dengan adanya tanggul pemecah gelombang, air tidak akan masuk ke teluk Tambaklorok. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri yang sudah meninjau proyek ini. Ini adalah salah satu upaya pencegahan rob dan banjir di Kota Semarang," imbuhnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya