Berita

Wakil Presiden AS Kamala Harris dari Amerika Serikat, melambai ketika dia tiba di bandara Zurich di Zurich Kloten, Swiss, Sabtu, 15 Juni 2024/Net

Dunia

Di KTT Swiss, Kamala Harris Umumkan Paket Bantuan Rp24 Triliun untuk Ukraina

MINGGU, 16 JUNI 2024 | 10:14 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dukungan Amerika Serikat yang tak tergoyahkan untuk Ukraina dibuktikan dengan pemberian paket bantuan terbaru  untuk sektor energi dan situasi kemanusiaan senilai 1,5 miliar dolar AS atau Rp24 triliun.

Inisiatif bantuan tersebut diumumkan Wakil Presiden AS, Kamala Harris saat menghadiri KTT Perdamaian Ukraina di Lucerne, Swiss, di mana ia bertemu langsung  dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Sabtu (15/6).

Harris menjelaskan bahwa alokasi dana akan mencakup 500 juta dolar AS (Rp8,2 triliun) untuk untuk bantuan energi dan pengalihan dana lain sebesar 324 juta dolar (Rp5,3 triliun) untuk perbaikan infrastruktur energi darurat, melalui Departemen Luar Negeri AS dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).


"Pendanaan ini akan memperbaiki infrastruktur energi yang rusak akibat perang, memperluas pembangkit listrik, mendorong investasi sektor swasta, dan melindungi infrastruktur energi,” ujarnya, seperti dimuat Reuters.

Harris juga mengumumkan bahwa, dalam upaya bersama dengan Kongres AS, Departemen Luar Negeri berencana memberikan tambahan bantuan keamanan sipil Ukraina sebesar 300 juta dolar AS (Rp4,9 triliun) untuk mendukung peralatan penyelamat jiwa bagi penjaga perbatasan Ukraina dan penegak hukum.

Sejak perang Ukraina dimulai Februari tahun 2022 lalu, AS telah menghabiskan hampir 1,5 miliar dolar untuk membantu sektor energi Ukraina dan memungkinkannya menghasilkan energi yang bersih dan andal.

Harris dan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan mewakili Presiden Joe Biden hadir di KTT Perdamaian Ukraina.

Biden absen dari pertemuan tersebut karena baru saja mengikuti KTT G7 di Italia dan kembali ke Amerika Serikat untuk menghadiri penggalangan dana untuk kampanye pemilihannya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya