Pertamina Pastikan Stok BBM dan LPG Aman Selama Idul Adha

Pasokan BBM dan LPG jelang Iduladha 1445 Hijriah dalam kondisi aman terkendali. Terutama di Provinsi Banten, Jakarta, dan Jawa Barat.

Sehingga peningkatan kebutuhan energi masyarakat selama masa libur bakal terpenuhi.

Pjs Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Muslim Dharmawan mengatakan, sejak jauh-jauh hari pihaknya telah melakukan antisipasi dengan menambah stok BBM dan LPG, termasuk meningkatkan keandalan fasilitas dan pelayanan di lembaga penyalur seperti SPBU dan agen/pangkalan LPG.  

“Untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi BBM selama periode sebelum hingga libur Iduladha, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat melakukan build-up stock di SPBU masing-masing wilayah Sales Area Retail sesuai dengan kebutuhan dan tren konsumsi dalam beberapa hari ke depan,” ucap Muslim dalam keterangan resmi, Sabtu (15/6).

Sebagai contoh untuk biosolar, Pertamina Patra Niaga meningkatkan stoknya sekitar 2.000 kiloliter per hari jelang Iduladha.

"Sementara untuk produk lain disesuaikan dengan kebutuhan,” tambah Muslim.

Pertamina Patra Niaga juga menyiagakan SPBU prioritas seperti di Rest Area, kawasan Pelabuhan dan jalur strategis lainnya untuk mengantisipasi adanya antrean.

Lebih lanjut, Pertamina juga mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying. Karena Pertamina terus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

Selain memastikan stok di SPBU, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat juga melakukan penambahan stok tabung LPG 3 kg sebesar 1,35 juta tabung yang disiapkan secara fakultatif pada Hari Raya Iduladha 1445 H.

“Dengan adanya penambahan ini, kami berharap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi serta merasa tenang selama libur dan cuti bersama Iduladha tahun 2024 ini,” tutur Muslim.

Muslim mengimbau masyarakat untuk membeli produk LPG, khususnya produk 3 kg, di lembaga penyalur atau pangkalan resmi Pertamina untuk menjamin harga beli sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah Daerah masing-masing wilayah.