Berita

Bendera Korea Utara dan Rusia/Net

Dunia

Korea Utara Sebut KTT Perdamaian Ukraina Tidak Masuk Akal

JUMAT, 14 JUNI 2024 | 17:46 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdamaian Ukraina di Swiss dinilai tidak masuk akal oleh Korea Utara.

Pemerintah Pyongyang melalui Kantor Berita Resmi KCNA pada Jumat (14/6), mengatakan bahwa perundingan Ukraina tanpa melibatkan Rusia sama dengan konspirasi yang dibangun dengan dalih perdamaian.

"Gagasan membahas masalah Ukraina tanpa melibatkan Rusia, pihak kunci dalam konflik tersebut, adalah tidak masuk akal," bunyi pernyataan tersebut.


“Wajar jika komunitas internasional mengecam pertemuan konspirasi ini, yang diadakan dengan kedok perdamaian namun bertujuan untuk mendorong konflik dan perang,” tambahnya.

Rusia tidak diundang dalam pertemuan tersebut atas permintaan Ukraina. Sementara China menolak hadir meski diundang karena menilai KTT itu tidak mewakili semua pihak berkonflik.

Kritik terhadap KTT perdamaian Ukraina muncul di tengah laporan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengunjungi Korea Utara dalam beberapa hari mendatang.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia tahun lalu. Hubungan keduanya meningkat di tengah perang Moskow terhadap Ukraina sejak Februari 2022, yang menuai kritik dari negara-negara Barat.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya