Berita

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono/Ist

Politik

Mardiono Dinilai Patut Digantikan Ketum PPP Definitif

JUMAT, 14 JUNI 2024 | 15:54 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pergantian kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai layak dilakukan. Sebab, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Muhammad Mardiono dianggap gagal.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menuturkan, Mardiono dianggap patut digantikan Ketum PPP Definitif  karena tidak berhasil di pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

"Di saat gejolak di tubuh PPP terjadi saat ini, ada yang pro dan kontra soal Plt Pak Mardiono, ya tentu ini sangat memprihatinkan ya di tengah gagalnya PPP masuk ke Senayan. Dan itu harus dipertanggungjawabkan oleh Pak Mardiono yang dianggap gagal," ujar Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (14/6).


Ujang memandang, dorongan dari sekelompok kader agar Mardiono dicopot dari jabatan Plt. Ketum PPP adalah sesuatu yang masuk akal.

"Jadi saya melihat wajar jika ada kader-kader yang ingin mengganti Pak Mardiono. Dalam konteks itu tentu harus dicarikan solusi mencari ketua umum yang baru, agar tidak terus menerus konflik di internal itu," tuturnya.

"Karena mereka harus move on, harus bergerak, harus cari jalan keluar untuk menyelamatkan PPP agar ke depan bisa lebih bagus lagi. Oleh karena itu perlu pemimpin yang definitif," tambah Ujang.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya