Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Akademisi USK: Cagub Aceh Harus Mampu Realisasikan Amanat Otonom Khusus

KAMIS, 13 JUNI 2024 | 20:19 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Realiasi amanat otonomi khusus Aceh harus menjadi salah satu komitmen yang dimiliki bakal calon gubernur Aceh pada Pilkada 2024. Hal ini menjadi satu dari 7 kriteria bakal calon gubernur yang disampaikan oleh Civitas akademika Universitas Syiah Kuala (USK).

Bertempat di Universitas Syah Kuala, Dekan FISIP USK, Mahdi Syahbandir mengatakan ada 7 poin rekomendasi mereka.

"Rekomendasi ini akan dipublis secara luas agar masyarakat pemilih dapat mengenal figur-figur calon gubernur," katanya dalam diskusi ilmiah bertajuk Figur Gubernur Aceh pada Pilkada Serentak, di Universitas Syiah Kuala, Kamis (3/6).


Dengan penyebaran informasi terkait rekomendasi tersebut, Mahdi berharap bahwa masyarakat pemilih dapat

Selain untuk masyarakat, Mahdi rekomendasi ini juga akan disampaikan kepada partai politik di Aceh baik itu lokal maupun nasional sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kandidat masing-masing.

"Kami juga bakal dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai bahan masukan dalam proses pengambilan keputusannya," ujarnya.

Adapun tujuh rekomendasi figur calon Gubernur Aceh untuk Pilkada 2024 yakni:
1. Sosok gubernur yang tanggap dan serius dalam menangani permasalahan pendidikan, dengan mendorong program afirmasi dalam mewujudkan akses pendidikan yang setara bagi semua kalangan masyarakat, serta mampu menciptakan sinkronisasi seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung fasilitas pendidikan yang berkualitas di Aceh.
2. Figur gubernur yang mampu menfasilitasi program peningkatan keterampilan (hard skill dan soft skill) peserta didik untuk mendukung peluang kerja yang berubah seiring dengan perkembangan zaman serta peningkatan sertifikasi keahlian kompetensi pendidik dan masyarakat umum untuk mendukung kualitas pendidikan dan daya saing di dunia kerja.
3. Figur yang berani berinisiatif dengan melampaui batas diri dan kelompoknya, cerdas, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi sehingga dapat menjadi landasan untuk mengartikulasikan seluruh kepentingan yang berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Aceh.?Pemimpin yang mampu memperjuangkan realisasi amanat otonomi khusus Aceh, dalam hal mengatur, mengurus dan membiayai kewenangan kekhususan yang diberikan dan mengoptimalkan penerapan nilai-nilai syariat Islam secara menyeluruh di Aceh.
4. Sosok pemimpin yang inovatif dan fokus untuk menjaga kondusivitas wilayah Aceh, berbasis pada perhatian dan kepedulian pada kesejahteraan masyarakat Aceh, dengan mendukung asas pembangunan berkelanjutan.
5. Figur yang bersikap terbuka dengan menerima ide-ide baru, yang mampu mendukung sinergisitas keilmuan dan keahlian antar stakeholder di Aceh, serta berkomitmen jalankan misi, strategi, kebijakan dan program yang solutif sehingga mampu menjawab tantangan dan isu-isu kritis dalam segala sektor untuk masa depan Aceh yang lebih baik.
6. Pemimpin yang mempunyai kemampuan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan memiliki komitmen perencanaan pembangunan Aceh yang mengacu pada konsep tata ruang industri strategis nasional dan daerah, serta mampu menginisiasi program-program unggulan demi pengembangan potensi sumber daya di Aceh.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya