Sering Dipimpin Plt, Gonjang-ganjing Kepemimpinan PPP Mesti Disudahi

Permasalahan kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuat partai kabah kandas masuk parlemen di 2024. Ada yang menyarankan agar gonjang-ganjing yang terjadi itu disudahi dengan mengukuhkan ketua umum definitif.

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos menilai, PPP telah lama menjadikan pelaksana tugas (Plt) ketua umum sebagai pucuk pimpinan tertinggi partai, bukan justru memilih dan menetapkan ketua umum definitif.

"Ini salah satu masalah utama di internal PPP, sehingga berefek pada perolehan suara Pileg yang tidak bisa tembus PT 4 persen. Itu karena gonjang-ganjing kepemimpinan," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/6).

Dia mencatat, pemberlakuan jabatan plt ketua umum yang cukup lama di PPP, terjadi sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"PPP sejak era Jokowi ujiannya kepemimpinannya luar biasa, mulai dari dualisme antara Djan Faridz dan Romahurmuziy, hingga kasus korupsi yang menjerat Romahurmuziy beberapa waktu lalu," urainya.

"Sejak saat itu ketumnya selalu plt, mulai dari Suharsono Monoarfa, hingga sekarang ini Muhammad Mardiono," sambung lulusan S2 komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu.

Karena itu, menurut sosok yang kerap disapa Biran itu menyarankan PPP untuk menyudahi permasalahan kepemimpinan yang berlarut, sehingga berdampak pada hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

"Mesti disudahi jika ingin masuk parlemen lagi," tandasnya.