Berita

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata/RMOL

Hukum

KPK Ogah Cekal Hasto karena Kooperatif

RABU, 12 JUNI 2024 | 17:46 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Meskipun ada perlawanan dengan melapor sana-sini, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak perlu melakukan pencekalan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, pimpinan akan melakukan assessment terhadap keperluan pencekalan terhadap seseorang, apakah akan kabur atau tidak.

"Kalau saksi itu kooperatif, apalagi Pak Hasto sendiri juga menyatakan akan hadir. Gunanya apa dicekal?" kata Alex kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore (12/6).


Alex pun mengakui bahwa tim penyidik sudah mengajukan permohonan pencekalan terhadap Hasto agar tidak bepergian ke luar negeri.

Bahkan Alex mengaku bahwa pimpinan mengeluarkan disposisi tunda terhadap pencekalan untuk Hasto tersebut dalam kasus dugaan suap yang menjerat buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP.

"Yang bersangkutan kan di Jakarta. Kalau lapornya-lapornya di Jakarta, yang bersangkutan juga posisinya di Jakarta. Ngapain juga dicekal? Dicekal itu kan mencegah yang bersangkutan pergi ke luar negeri. Kalau masih sekitar Jakarta dan sekitarnya ngapain juga dicekal,” jelasnya.

“Sepanjang yang bersangkutan ada di Jakarta, dan menghormati hukum, dan menyatakan akan datang setiap panggilan KPK, nggak ada relevansinya juga dilakukan cekal," pungkas Alex.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya