DPR Tekankan Asas Keadilan Tetap Tegak Bagi Provider Lokal

Hadirnya penyedia jasa internet Starlink yang masuk ke Indonesia disambut baik oleh banyak kalangan. Namun demikian, prinsip keadilan harus tetap ditegakkan, khususnya bagi provider internet lokal.
 
Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, KPI, dan KI Pusat di Ruang Rapat Kerja Komisi I, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta (10/6).

Rapat Kerja tersebut dengan agenda Realisasi Dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023; Dan Pembahasan RKA dan RKP Kemkominfo Tahun 2025.
 
"Kita juga welcome kalau ada investasi yang masuk ke negara kita untuk memberikan akses internet yang cepat dan juga bisa dijangkau harganya oleh masyarakat kita," ujar Rizki dalam keterangannya yang diterima redaksi, Selasa (11/6).
 
Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga menyoroti terkait anggaran Kemenkominfo.

Dia mempertanyakan dampak hadirnya Starlink apakah dapat menekan anggaran Kemenkominfo. Pasalnya, anggaran Kemenkominfo diprediksi akan turun hingga 50 persen dari anggaran tahun 2024 yang disebabkan adanya utang besar yang jatuh tempo di 2025.
 
"Contohnya peluncuran Satelit Satria 1 dengan visi dari starlink ini banyak yang overlaps sebenarnya memberikan fast internet kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau," jelasnya.