Berita

Dewan Keamanan PBB/Net

Dunia

DK PBB Dukung Proposal Gencatan Senjata Biden, Rusia Abstain

SELASA, 11 JUNI 2024 | 11:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Rancangan gencatan senjata Israel-Hamas yang digariskan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden telah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB.

Dalam pemungutan suara pada Senin (10/6), 14 anggota DK PBB menyatakan dukungan terhadap resolusi gencatan senjata tiga fase. Sementara Rusia memilih abstain.

“Hari ini kami memilih perdamaian,” kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield kepada dewan setelah pemungutan suara, seperti dimuat Reuters.


Aljazair, satu-satunya anggota DK PBB yang berasal dari Arab, mendukung resolusi tersebut karena diyakini mampu mendorong percepatan gencatan senjata di Gaza.

“Ini menawarkan secercah harapan bagi Palestina. Sudah waktunya menghentikan pembunuhan,” kata Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama.

Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia memilih abstain karena menilai proposal Biden memiki parameter yang tidak jelas. Tetapi karena negara Arab memberikan dukungan, Moskow tidak memvetonya.

“Kami tidak ingin menghalangi resolusi tersebut hanya karena, sejauh yang kami pahami, resolusi tersebut didukung oleh dunia Arab,” kata Nebenzia kepada dewan.

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan hadir pada pemungutan suara tersebut, namun tidak memberikan pidato di dewan tersebut.

Sebaliknya, diplomat senior Israel di PBB Reut Shapir Ben Naftaly mengatakan bahwa tujuan Israel di Gaza selalu jelas yakni membebaskan sandera dan menghancurkan Hamas.

"Hamas-lah yang mencegah perang ini berakhir," tegasnya.

Pada Jumat (29/5), Biden mengumumkan proposal gencatan senjata baru yang dibuat untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza dan mendesak kedua pihak menyetujuinya.

Proposal itu terdiri dari tiga tahap. Pada tahap pertama akan mencakup gencatan senjata penuh dan menyeluruh, penarikan pasukan IDF dari daerah berpenduduk dan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina.

Menurutnya, kesempatan ini tidak boleh disia-siakan Hamas. Karena bantuan kemanusian akan lebih banyak mengalir ke Gaza.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya