Berita

Bupati Keerom Piter Gusbager/Net

Nusantara

Dugaan Penyalahgunaan DAK

Perwakilan Kontraktor Minta Penegak Hukum Periksa Bupati Keerom

SENIN, 10 JUNI 2024 | 10:37 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sejumlah perwakilan masyarakat menuntut keadilan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Bupati Keerom Piter Gusbager.

Seorang perwakilan kontraktor, F. Aronggear. SH menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 dengan pekerjaan fisik berupa pengembangan perpipaan di kampung Asyaman, Kabupaten Keerom.

Menurut Aronggear, pejabat berwenang telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D sebesar Rp627.013.698 yang  merupakan salah satu kelengkapan berkas penting terutama untuk ranah perkantoran.


Hal itu berfungsi sebagai syarat dalam pencairan dana oleh Kepala Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang ditandatangani per 9 Desember 2022 oleh kepala badan keuangan yang telah disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Sangat miris sekali dan wajib di pertanyakan kepada Bupati Keerom Piter Gusbager yang tidak menyelesaikan pembayaran kepada kontraktor dimana DAK adalah dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional,” jelas Aronggear dalam dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (10/6).

“Bupati Keerom  2021-2025 Piter Gusbager telah menggunakan  kewenangannya dengan tidak mencairkan DAK sejak tahun 2022, sehingga kontraktor mengalami kerugian yang tidak sedikit berupa pekerjaan fisik di Kampung Asyaman Kabupaten Keerom, Papua induk,” tambahnya.

Dia meminta kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan dengan melakukan audit Khusus terhadap Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Keerom karena terindikasi ada kerugian negara kurang lebih Rp250 miliar.

Pasalnya, hingga kini banyak sekali kontraktor yang belum dibayar.

Aronggear dan sejumlah perwakilan masyarakat serta kontraktor lainnya yang belum dibayar hak-haknya akan melakukan proses hukum dan akan menyurati  BPK RI untuk mengaudit khusus DAK tersebut.

Serta melakukan pengawalan dan supervisi oleh tiga institusi penegakan hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan KPK.

“Selain itu kita juga sudah meminta ICW serta aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan dan kepolisian untuk mengungkap kasus ini,” tegas Aronggear.

Lanjut dia, proses administrasi untuk pembayaran dalam beberapa proyek di Dinas PU misalnya sudah sesuai mekanisme pencairannya, namun pada saat pencarian dana ternyata tidak ada.

“Hal ini bukan saja terjadi pada 1 atau 2  kontraktor di Kabupaten Keerom, dimana info dari OPD di dinas PU Keerom bahwa banyak sekali kontraktor yang tdk dibayar, padahal sudah ada SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)-nya,” beber dia.

“Tentu kami atas nama masyarakat meminta pengusutan tuntas kasus ini karena merugikan banyak pihak,” tandas Aronggear.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya