Sentimen negatif diprediksi bakal terus menghantui Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahkan pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 di Oktober 2024 mendatang.
Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos mengamati, beberapa bulan sebelum lengser dari jabatan Presiden, Jokowi dinilai telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang tidak populis dan bisa merusak reputasi politiknya.
"Mulai dari keputusannya 'berkhianat' dari PDIP dengan mendukung pencapresan Prabowo-Gibran, hingga berbagai kebijakan terbaru mulai RUU TNI, RUU Polri, RUU Penyiaran," ujar Subiran kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (8/6).
"Belum lagi kenaikan UKT perguruan tinggi, putusan MA terkait batas usia calon kepala daerah, pungutan atau iuran Tapera, ormas keagamaan dapat konsesi tambang hingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya," sambungnya.
Akibat hal-hal tersebut, pengamat politik lulusan S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu meyakini Jokowi akan dinilai tidak memiliki pengaruh yang kuat di pemerintahan selanjutnya.
"Banyak pendapat yang berkembang di ruang publik bahwa Jokowi hanya memiliki kekuatan politik sampai pelantikan Prabowo-Gibran saja. Setelah itu sudah tidak ada lagi," jelasnya.
Namun, menurut sosok yang kerap disapa Biran itu meyakini narasi-narasi yang menyudutkan Jokowi hanya berasal dari kelompok yang kecewa dengan pemerintahan Presiden ketujuh RI selama dua periode belakangan ini.
"Saya meyakini pasca pelantikan Prabowo-Gibran 20 Oktober nanti, Presiden Jokowi masih memiliki pengaruh dan kekuatan politik, meskipun sudah tidak sedominan ketika menjadi Presiden. Tetapi Prabowo-Gibran sama saja dengan Jokowi," tutur penulis buku ‘Negara Katanya’ tersebut.
"Sehingga pihak-pihak yang mengatakan Prabowo akan mengkhianati Jokowi, menurut saya hanyalah pendapat penuh sentimen orang-orang kalah yang tidak pernah memenangkan pertarungan politik dengan Presiden Jokowi," tandas Biran.
