KIPP: Disrupsi Digital Jadi Tantangan Pemilu Indonesia

Tantangan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dihadapkan pada perkembangan teknologi digital, karena mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam memantau pelaksanaannya.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menerangkan, dirinya mendapati perbedaan mencolok pelaksanaan Pemilu 2024 di Indonesia dengan dua negara tetangga.

"Saya membandingkan pemilu di negara ASEAN. Di Filipina dan Thailand, ini soal teknologi digital disruption. Ini efeknya berbeda di dua negara itu," ujar Kaka dalam sebuah diskusi evaluasi Pemilu 2024 yang dikutip Kantor Berita Politik RMOL pada Sabtu (8/6).

Dia memaparkan, disrupsi digital yang dialami masyarakat di Filipina, membuat kalangan mudanya apatis terhadap pemilu.

"Sementara di Thailand membuat masyarakatnya terutama kalangan pemudanya menjadi aktif berpartisipasi pada pelaksanaan pemilu.

"Lalu Indonesia di mana? Digital disruption membuat pemuda tidak aktif," sambungnya.

Kaka memandang, pemilih muda Indonesia yang mengikuti Pemilu 2024 berjumlah 50 persen lebih dari total daftar pemilih tetap (DPT), cenderung tidak aktif dalam pendidikan politik melainkan hanya memperhatikan konten yang menghibur saja.

"Kami sebagai pegiat pemilu sepakat, ini merupakan jurnal panjang untuk bukan menjadikan pesimis, tapi harus ada effort luar biasa (untuk memperbaiki)," tuturnya.

"Kalau kemarin ada 50 persen lebih (pemilih muda yang berpartisipasi). Di 2029 ini bisa 60 persen lebih. Artinya jumlah yang sangat besar untuk mengubah pada hal yang baik atau buruk," demikian Kaka menambahkan.