Berita

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

Byar Pet Listrik Sumatera Jangan Sampai jadi Bahan Olok-olokan

SABTU, 08 JUNI 2024 | 09:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemadaman listrik serentak di sebagian wilayah Sumatera baru-baru ini wajib diinvestigasi oleh pemerintah dan PT PLN (Persero).

“Penyebab utamanya harus diketahui agar kita dapat memitigasi risiko kejadian serupa di masa-masa yang akan datang,” tegas Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto dalam keterangannya, Sabtu (8/6).

Pemadaman serentak pada 4-5 Juni lalu ini tidak bisa dipandang sebagai masalah sepele.


Jika melihat lebih jauh, kejadian serupa pernah terjadi di wilayah Jawa tahun 2019 silam. Saat itu, PLN jadi sasaran kritik publik karena pemadaman terjadi dengan alasan pohon tumbang.

Maka dari itu, pemadaman listrik di wilayah Sumatera harus diinvestigasi secara serius agar kinerja perusahaan BUMN ini tidak menjadi bahan olok-olokan publik.

“Ini kan jadi bahan olok-olok terkait keandalan listrik PLN. Tidak enak kami (sebagai wakil rakyat) mendengarnya,” tambah politisi PKS ini.

PLN, kata Mulyanto, perlu melakukan audit komprehensif secara berkala terhadap jaringan transmisi yang ada untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional. Apalagi pasokan listrik di Sumatera termasuk yang berlebih.

“Kita harus akui kerja keras PLN untuk menjaga listrik menerangi rumah-rumah keluarga kita dengan merawat kabel transmisi yang membentang dari Lampung sampai Aceh di Wilayah Sumatera ini. Jadi, sektor kelistrikan ini harus kita kuatkan.," tandasnya.

Pemadaman listrik besar-besaran terjadi sejak Selasa (4/6), hingga Rabu (5/6). Mulai dari Aceh hingga Lampung mengalami pemadaman bergilir dengan durasi yang bervariasi dari 10 hingga 24 jam.

Alasan PLN, pemadaman listrik terjadi karena adanya gangguan pada jaringan interkoneksi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV Linggau-Lahat yang terhubung dengan sejumlah wilayah di Sumatera.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Peluang Emas Kuliah Gratis Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Resmi Dibuka

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Di Posko Pengungsian, Gibran Pastikan Kebutuhan Anak-Anak Terpenuhi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Prioritaskan Guru PPPK Wilayah 3T Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:19

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:16

Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07

Purbaya Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK ke Pusat

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:05

Emas “di Bawah Bantal” Warga RI Capai 1.800 Ton, Nilainya Diprediksi Tembus Rp4.400 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:01

Tak Benar Febrie Minta Emas 74 Kg hingga Uang Dikembalikan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:45

Pemerintah Raup Rp34 Triliun dari Lelang SUN

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Iran Siapkan Serangan Balasan hingga Eropa Jika AS Perluas Perang

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Selengkapnya